Politisi NasDem: Moeldoko Belum Masuk List Capres
Partai NasDem angkat bicara soal pernyataan Partai Demokrat yang menyebut berdasarkan laporan kadernya bahwa Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Meoldoko telah mengklaim dapatkan dukungan dari NasDem dan PKB untuk maju ke Pilpres 2024.
Partai NasDem angkat bicara soal pernyataan Partai Demokrat yang menyebut berdasarkan laporan kadernya bahwa Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Meoldoko telah mengklaim dapatkan dukungan dari NasDem dan PKB untuk maju ke Pilpres 2024.
Hal itu menyusul isu adanya gerakan kudeta posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
-
Bagaimana Koalisi dibentuk dalam sistem multipartai di Indonesia? Di negara demokrasi yang menganut multi-partai seperti di Indonesia, koalisi biasanya dilakukan oleh beberapa partai yang menjadi peserta pemilu legislatif. Sehingga, apa itu koalisi adalah gabungan antara beberapa partai peserta pemilu legislatif untuk mencapai tujuan tertentu.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
"Katanya dia (Moeldoko) sudah bilang bahwa akan mencalonkan diri tahun 2024 dalam Pilpres 2024, yang katanya sudah didukung PKB dan NasDem dari pak Moeldoko ya menurut kader partai kami. Walaupun sudah dijawab NasDem itu halusinasi," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng dalam diskusi Smart FM, Sabtu (6/2).
Merespons statemen itu, Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan membantah jika tudingan dukungan kepada Moeldoko sebagai Calon Presiden di tahun 2024, tidaklah benar. Karena Partai NasDem telah sepakat berdasarkan hasil kongres untuk melakukan konvensi untuk calon presiden.
"Kita ini masih jauh lah berpikir siapa calon presiden itu satu. Terus terang saja saya katakan pak Moeldoko belum masuk ke list partai Nasdem. Lah kita kan punya list siapa yang pantas menjadi calon presiden kita, menurut saya liat pak Moeldoko belum termasuk," kata Zulfan.
"Jadi Itu salah, karena NasDem itu sudah memutuskan dalam kongres kemarin, bahwa dalam 2024 kita akan melakukan konvensi untuk calon presiden. Jadi tidak ada penunjukan seseorang, misal Pak Moeldoko, atau siapa, Anies itu tidak ada. Semuanya harus melalui konvensi," tambahnya.
Zulfan pun mengatakan saat ini Partai NasDem tidak pernah membicarakan soal dukungan langsung kepada seseorang untuk menjadi Capres. Apalagi bila disebut mendukung Moeldoko dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Soalnya sekarang kalau bicara dukung siapa, ada ketua umum, ada wakil ketua umum, ada sekjen, ada bendahara umum, ada ketua Bappilu, siapa tidak pernah dibicarakan di DPP kok. Saya kan salah satu ketua," ujarnya.
Baca juga:
Andi Mallarangeng Ungkap Moeldoko Siap Rebut 360 DPC dan DPD Partai Demokrat dari AHY
DPD Demokrat Jabar Bantah Terlibat Dugaan Kudeta
Surat Tidak Dibalas Jokowi, Demokrat Tegaskan Tidak Pernah Menuduh Pejabat Pemerintah
Demokrat Singgung Hikayat Kudeta di Tubuh PDI Antara Megawati dan Soerjadi
Demokrat Ungkap Manuver Moeldoko di Balik Isu Kudeta Partai