Politisi PDIP: Koordinasi menteri lemah, reshuffle penting dilakukan
Sedikitnya ada empat faktor yang harus diperhatikan Jokowi sebelum melakukan reshuffle kabinet.
Kinerja pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) semakin dipertanyakan oleh partai pengusungnya PDIP. Bahkan politisi-politisi PDIP diketahui paling kencang mendesak agar Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai, koordinasi yang terjadi antara menteri sangat lemah. Hal ini salah satu yang menjadi dasar dirinya ingin segera dilakukan reshuffle.
"Memang koordinasi yang disampaikan kabinet tak selaras, koordinasi di tingkat menteri lemah. Reshuffle itu penting dilakukan presiden," ujarnya Masinto di acara diskusi 'Kopi Pahit' dengan tema Menanti Reshuffle, Jakarta, Selasa (16/6).
Presiden Jokowi, kata Masinton, sering sekali diberi asupan info yang tidak akurat. Misalnya saja hutang Indonesia di IMF dan terakhir tempat kelahiran Bung Karno yang belakangan menjadi pergunjingan publik.
"Melihat kinerja beberapa para menteri Jokowi ya begitu, cuma kapan pastinya waktunya kita serahkan kepada presiden," ujarnya.
Sementara itu di tempat yang sama, Pengamat Politik dari Pol-Tracking Institute Hanta Yudha, mengatakan, isu-isu reshuffle ini merupakan momentum untuk perbaikan kinerja pemerintah.
"Isu reshuffle bisa dijadikan momentum memperbaiki kinerja pemerintah. Meningkatkan tingkat kepuasan publik, khususnya ekonomi, hukum, keamanan dan sebagainya," kata Hanta.
Menurut dia, sedikitnya ada empat faktor yang harus dilihat Jokowi sebelum melakukan pergantian kabinet. Salah satunya pendekatan politik dengan para partai pengusung yang ada di pemerintahan.
"Empat faktor atau alat bantu kebijakan presiden untuk reshuffle. Pendekatan teknokratis akademis (menilai capaian program menteri, kualitas), pendekatan politik (dukungan dari parlemen penting untuk stabilitas pemerintahan), pertimbangan publik (melalui survei yang dilakukan beberapa lembaga)," jelasnya.
Baca juga:
Priyo Budi Santoso: Saya mulai cemas dengan negeri ini
Soetrisno sebut pemerintahan Jokowi ketiban sial karena krisis dunia
Politikus PDIP: Mau reshuffle kenapa harus menunggu satu tahun?
Tak seperti Soetrisno Bachir, Ketum PAN makin kencang kritik Jokowi
Ini manuver PAN ke Jokowi agar kader masuk kabinet
Politikus PDIP minta PAN jangan banci jika ingin gabung kabinet
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Bagaimana Jokowi mempersiapkan Prabowo untuk menjadi pemimpin selanjutnya? Lebih lanjut, Prabowo mengaku, dipersiapkan oleh Presiden Jokowi sebagai pemimpin Indonesia selanjutnya. Hal itu terlihat Presiden Jokowi memerintahkan Prabowo untuk kunjungan kerja ke beberapa negara yakni Tiongkok dan Jepang. "Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan bener-bener," ujarnya.
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.