Politisi PDIP soal kinerja menteri: 2019 kan ada presiden baru
Effendi Simbolon nilai banyak proyek pembangunan yang dikerjakan menteri Jokowi tidak realistis.
Politikus PDIP Effendi Simbolon mendukung sikap kritis Menko Kemaritiman Rizal Ramli terhadap pemerintah. Bahkan menurut dia, Presiden Joko Widodo justru butuh menteri yang bergaya seperti Rizal ini.
Effendi justru mengkritik menteri-menteri di kabinet kerja Jokowi yang terlalu banyak konsep dan proyek pembangunan. Sementara dia menilai, proyek itu belum tentu terealisasi dengan baik.
"Boleh dia merencanakan proyek-proyek tapi jangan proyek-proyek yang tidak realistis," kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/8).
Effendi mencontohkan seperti pembangunan waduk disejumlah titik, menurut dia, ini proyek yang tidak realistis. "Ini kan banyak proyek-proyek yang tidak realitis seperti bangun sekian waduk, bangun sekian jalan tol ini kan tidak realitis," imbuhnya.
Effendi justru meminta agar para menteri fokus terhadap proyek yang realistis bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sementera proyek tak realistis, kata dia, biar dipikirkan oleh presiden yang baru pada 2019.
"Nanti saja lah 2019 kan ada presiden baru, tidak mengharuskan semua program di Pemerintah Jokowi-JK," jelasnya.
Menurut Effendi, sejauh ini kabinet kerja tak memiliki peran optimal. Maka dari itu diperlukan pengawasan dan gebrakan.
"Sekarang begini 10 bulan kabinet Jokowi apakah ada positifnya? Kan tidak ada, makanya didorong untuk melakukan reshuffle. Masuknya Rizal Ramli kok kalian jadi musuhi (Rizal Ramli) walaupun dia satu, dari 34 menteri lainnya," terang dia.
Effendi mendukung penuh Rizal Ramli yang dianggapnya lebih baik dari 33 menteri lainnya. Dia yakin, Rizal benar-benar kerja, bukan hanya cari makan saja seperti menteri lainnya.
"Biarkan saja yang 33 menteri tidak benar, bisa saja dia hanya pragmatis saja cari makan saja, cari kerjaan saja buktinya saja penyerapan baru 10 persen - 15 persen alasannya tidak kondusif," tuturnya.
Baca juga:
Effendi Simbolon dukung Rizal: Biar saja 33 menteri yang tak benar
Rais Am NU: Mungkin Rizal Ramli masih merasa pengamat
Helmy Faisal soal JK vs Rizal Ramli: Akhiri debat tak perlu ini
Jubir JK: Sumber kegaduhan adalah Rizal Ramli!
Politisi PDIP: Sebagai seorang menteri, Rizal berhak berpendapat
Politisi Gerindra dukung debat publik Rizal dan JK soal listrik
Mendagri Tjahjo ingatkan Rizal Ramli jaga etika dalam mengkritik
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Mengapa Prabowo dikatakan dapat menjembatani hubungan Jokowi dengan PDIP? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Ketua Umumnya yakni Prabowo Subianto akan menjadi jembatan untuk mengembalikan lagi hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.