PPP Minta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Punya Pengalaman di Infrastruktur
PPP meminta, agar Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pengalaman mengelola pembangunan infrastruktur. Pengalaman ini dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.
PPP meminta, agar Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pengalaman mengelola pembangunan infrastruktur. Pengalaman ini dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.
"Hemat saya memang orang-orang yang punya pengalaman mengelola manajemen pembangunan infrastruktur itu akan sangat membantu melancarkan pembangunan IKN," ujar Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Siapa yang bertugas sebagai PPDP dalam pemilu? Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
-
Kenapa PMO penting? Tujuan utama PMO adalah untuk mencapai manfaat dari standarisasi dan mengikuti proses, kebijakan, dan metode manajemen proyek.
-
Apa saja yang dilakukan PPPI? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, PPPI juga menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia yang ingin mengabdi kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan latihan sosial. Nantinya para anggota akan dididik untuk membimbing bangsa mencapai kemerdekaan.
-
Kenapa Pemilu penting? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
"Tanpa menyebut nama, tapi yang punya pengalaman dalam pembangunan infrastruktur saya kira itu akan menjadi pilihan yang tepat," jelasnya.
Menurut Arsul, orang tersebut bisa dari latar belakang kepala daerah atau eksekutif perusahaan swasta. Selama berkaitan dengan pengalaman di bidang infrastruktur.
"Apakah ketika dia menjadi kepala daerah, dia menjadi misalnya eksekutif perusahaan swasta atau dia katakanlah di Kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.
Meski begitu, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Arsul yakin presiden memilih orang yang punya kapasitas dan kapabilitas.
"PPP percaya bahwa yang dipilih Presiden orang yang punya kapasitas dan kapabilitas," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah mengumumkan empat calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Empat itu adalah, Bambang Brodjonegoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Dirut Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.
"Jadi untuk otoritas Ibukota negara kita memang akan segara tandatanganin Perpres di mana disitu nanti ada CEO nya. Kandidatnya ada banyak. Yang namanya kandidat memang banyak Pak Bambang Brodjonegoro, Ahok, Tumiyono, Azwar Anaz," kata Jokowi di Veranda, Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 2 Maret 2020.
(mdk/rnd)