PPP nilai sejak awal PKPU keliru karena larang eks koruptor nyaleg
Menurut Arsul, PKPU menabrak undang-undang Pemilu yang secara hirarkis lebih tinggi dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membuka ruang bagi eks koruptor bisa menjadi caleg dengan syarat tertentu. Misalnya dengan mengumumkan statusnya eks koruptornya kepada masyarakat.
Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan gugatan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi, terorisme dan narkoba jadi calon anggota legislatif. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan sejak awal PKPU tersebut memang keliru.
"PPP memang berpendapat secara hukum pelarangan eks terpidana kasus korupsi tersebut menjadi caleg atas dasar PKPU memang keliru secara hukum," katanya kepada wartawan, Sabtu (15/9).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan Anies-Cak Imin mendaftar ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"Bagi PPP putusan tersebut tidak ada implikasinya apapun terkait proses pencalegan," tambahnya.
Menurut Arsul, PKPU menabrak undang-undang Pemilu yang secara hirarkis lebih tinggi dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membuka ruang bagi eks koruptor bisa menjadi caleg dengan syarat tertentu. Misalnya dengan mengumumkan statusnya eks koruptornya kepada masyarakat.
"PPP meski melihat bahwa materi muatan PKPU tersebut bermasalah dari segi hukum dan tertib peraturan perundangan, namun dari sejak awal PPP telah menetapkan kebijakan untuk tidak mencalegkan para eks terpidana beberapa jenis kejahatan, termasuk korupsi," paparnya.
Arsul menyebut, sempat ada 2 calon legislatif PPP di tingkat DPRD Provinsi dan 4 caleg DPRD Kabupaten/Kota yang lolos dari penelitian internal PPP. Namun partai pimpinan Romahurmuziy ini langsung mencoret caleg tersebut saat diumumkan oleh Bawaslu.
"Kami konsisten dengan kebijakan tidak mencalegkan eks terpidana kasus korupsi, dan lain lainnya tersebut, meski bisa memahami dari sisi hukum baik putusan Bawaslu maupun MA tersebut," tandasnya.
Diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan gugatan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi, terorisme dan narkoba jadi calon anggota legislatif.
Dalam putusan tersebut, MA menilai PKPU bertentangan dengan UU Pemilu nomor 7 Tahun 2017. Tepatnya, Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.
Dengan putusan itu, maka MA memperbolehkan eks napi korupsi menjadi calon legislatif. "Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ya silakan ikuti aturan yang berlaku," kata juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi.
Baca juga:
MA bolehkan mantan narapidana korupsi jadi Caleg
Mendagri desak MA segera putuskan gugatan PKPU sebelum penetapan DPT
Eks napi korupsi boleh nyaleg, Sandiaga bilang yang penting pemilu adil
M Taufik laporkan 7 komisioner KPUD DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya
M Taufik pede DKPP kabulkan gugatannya terhadap KPU DKI
Tak diloloskan jadi bacaleg, M Taufik laporkan KPU ke DKPP besok