PPP Sebut Koalisi Jokowi Terbuka Soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, mengaku bahwa parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membuka peluang atas wacana usulan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Usulan tersebut awalnya di lemparkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, mengaku bahwa parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membuka peluang atas wacana usulan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Usulan tersebut awalnya di lemparkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
"Koalisinya pak Jokowi ini kalau berdasarkan hasil dari pertemuan para sekjen dua malam yang lalu membuka (opsi penambahan kursi MPR)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Bagaimana cara PPP untuk memenangkan gugatan di MK? PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK. Karena jika berharap pada pertolongan Arsul, maka PPP akan kecewa nantinya.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
Meski buka peluang, Arsul mengungkapkan bahwa di internal KIK belum disepakati apakah sepakat opsi penambahan kursi MPR. Pihaknya masih menunggu keputusan fraksi parpol lainnya. Apalagi, masih ada parpol yang cari muka ke publik untuk mencegah persepsi bagi-bagi jabatan.
"Dari sisi KIK sendiri itu memang belum memilih apakah 8 atau 10, jadi dua-duanya masih mengerucut. Karena kan mungkin teman-teman di KIK, jangan-jangan kita mau 10, tapi ada juga fraksi yang enggak mau karena misalnya ingin lebih populer di mata publik mengatakan ini bagi-bagi jabatan, kami enggak mau ikut. Kan enggak bisa dipaksa juga kalau enggak mau ikut dapat pimpinan MPR," terang Arsul.
Arsul pun mengingatkan perlu adanya revisi UU MD3 terkait adanya wacana penambahan pimpinan MPR. Menurut dia revisi itu harus segera dilakukan bila memang berniat menambah jumlah pimpinan MPR.
"Harus ada (revisi UU MD3), harus kita kerjakan sekarang. Toh itu kalau misalnya delapan (pimpinan), paling gampang lagi, cuma mencoret yang pasal-pasal yang kemarin diubah," pungkasnya.
Baca juga:
PAN Usul Pimpinan MPR 10 Orang, Surya Paloh Bilang 'Kenapa Tidak 50?'
Cak Imin Tetap Ingin Jadi Ketua MPR, Tapi Utamakan Kebersamaan Koalisi
Gerindra Setuju Komposisi Pimpinan MPR 10 Orang, PKS Sebut Membebani Anggaran Negara
PKB Masih Optimis Cak Imin Dapat Jatah Ketua MPR
Kompak Ingin Hidupkan GBHN, PDIP dan Gerindra Dinilai Jalin Rekonsiliasi