PPP Sumsel Dukung Pemilu Coblos Partai: Cegah Perang Antar Caleg Separtai
Sistem pemilihan umum proporsional terbuka dinilai banyak mudarat ketimbang keuntungannya. Karena itulah, pemilu tertutup diyakini menjadi solusi tepat dalam mengatasi masalah internal partai.
Sistem pemilihan umum proporsional terbuka dinilai banyak mudarat ketimbang keuntungannya. Karena itulah, pemilu tertutup diyakini menjadi solusi tepat dalam mengatasi masalah internal partai.
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan Agus Sutikno menyebut, banyak hal negatif yang terjadi selama digelar pemilu dengan proporsional terbuka. Berbeda halnya dengan pemilu tertutup seperti 1999 dan 2004.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Kenapa PPP mengikuti bimtek hukum acara perselisihan hasil Pemilu 2024? Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengikuti bimbingan teknis (bimtek) hukum acara perselisihan hasil Pemilu 2024 yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
-
Berapa perolehan suara PPP dalam Pemilu 2024? Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI, PPP hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.
-
Kapan pengukuhan pengurus DPP PKB periode 2024-2029? Namanya akan jadi kejutan dan diumumkan berbarengan saat pengukuhaan/pelantikan pengurus DPP PKB periode 2024-2029," pungkasnya.
-
Berapa jumlah total TPS Pemilu 2024? Jumlah TPS Pemilu 2024 saat ini dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 823.220 titik. Jumlah ini terdiri dari 820.161 TPS dalam negeri dan 3.059 TPS Luar Negeri.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 dibentuk? PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
"PPP ini sudah akan ke 11 kali mengikuti pemilu, dari sana bisa kita amati. Jujur ada plus minus dari kedua itu (tertutup dan terbuka). Tapi sistem tertutup itu lebih baik dan marwah partai terjaga," ungkap Agus, Jumat (10/3).
Menurut dia, penilaian itu berdasarkan fakta yang terjadi selama ini. Mulai dari semakin tak terkontrolnya money politic, perang individual antar calon dalam satu partai dan daerah pemilihan, pengkaderan, membangun partai.
"Saya mengakui memang individualistik dari calon satu partai dan satu dapil ada, calon saling menafikan calon lain dan berkompetisi secara tidak sehat," ujarnya.
Belum lagi adanya calon yang bukan berasal dari hasil pengkaderan. Saat pemilu terbuka, bermunculan calon-calon mendaftar dan menang karena menguasai modal.
Sementara calon dari kader tak bisa berbuat banyak karena minimnya finansial untuk menggaet suara pemilih.
"Saya prihatin, ada calon tiba-tiba mendaftar dan menguasai modal akhirnya menang. Lihat sekarang banyak pengusaha yang menang," kata dia.
Anggota legislatif berasal dari kaderasasi dan bukan sangat berdampak pada partai. Anggota dewan yang bukan kader tidak akan punya rasa memiliki terhadap partai.
"Contoh kecil ada undangan kegiatan partai, maka yang kader sulit sekali menyatakan tidak, sementara yang bukan kader dengan mudah tidak hadir dengan berbagai alasan. Itu hal yang kecil saja pembedanya. Belum lagi lompat partai, itu dia secara kasat mata kelihatan," ujarnya.
Selain mencegah perang antar caleg, pemilu tertutup juga dapat menjaga marwah partai. Setiap orang yang diputuskan di legislatif akan memiliki tanggungjawab yang besar.
"Kalau namanya jiwa, kalau di PPP itu ada namanya ke-PPP-an diajari mengenal partai, keislaman dan lain-lain, kalau tidak pernah ikut, apa yang ada dalam jiwa anggota dewan itu," terangnya.
"Pemilu tertutup itu bisa menjamin partai ada yang menjaganya," sambung dia.
Terlepas itu, PPP tetap menunggu kebijakan pusat dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja dia mengakui masih banyak orang yang menunggu hasil gugatan di lembaga itu.
"Ada beberapa dapil yang sudah penuh (caleg), tapi ada juga beberapa di dapil yang masih menunggu keputusan MK," pungkasnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/rnd)