Prediksi Nasib Demokrat Setelah Kisruh KLB Deli Serdang
Nasib Partai Demokrat yang tengah diterpa kisruh dua kepengurusan jadi tanda tanya. Kemelut ini diyakini akan menggerus elektabilitas partai di Pemilu maupun Pilkada.
Nasib Partai Demokrat yang tengah diterpa kisruh dua kepengurusan jadi tanda tanya. Kemelut ini diyakini akan menggerus elektabilitas partai di Pemilu maupun Pilkada.
Ahli politik Indonesia dari Australia National University (ANU) Marcus Meitzner menilai, daya tarik Demokrat ada di ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Siapa yang dihadirkan kubu Prabowo-Gibran sebagai ahli di persidangan MK? Menanggapi permohonan tersebut, kubu Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait dalam sidang tersebut menghadirkan mantan wakil menteri hukum dan HAM yang juga seorang Guru Besar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej sebagai ahli di muka MK.
-
Apa yang dilaporkan oleh M Azhari kepada MKD terkait dengan Bambang Soesatyo? Laporan tersebut terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
-
Di mana penganiayaan terhadap anggota KKB terjadi? Di Puncak Jaya, khususnya di daerah Ilaga, Gome, dimana TKP itu terjadi (penyiksaan). Kita akan usut tuntas masalah ini. Apapun yang terjadi disana akan menjadi bahan untuk proses hukum nanti,” kata Izak saat jumpa pers di Jakarta, Senin (25/4).
"Jika mereka tidak ada, partai ini kehilangan daya tarik utamanya," kata Meitzner yang sudah meneliti politik Indonesia selama lebih dari satu dekade, Selasa (16/3).
Dia memprediksi, elektabilitas Demokrat akan terjun bebas. Dengan demikian, tidak lolos parlemen jika kisruh ini terus berlanjut.
"Jika kepemimpinan Partai Demokrat diambil-alih Moeldoko, saya yakin elektabilitas Partai Demokrat akan terjun bebas menjadi 1-2 persen saja dan tidak akan lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024," kata Meitzner.
Rekannya sesama Indonesianis, Thomas Power dari University of Sydney menarik kesimpulan serupa. Masa depan Demokrat bakal hancur apabila kisruh ini tak segera diselesaikan.
"Bagaimana mungkin AHY yang elektabilitasnya 7-8 persen, digantikan oleh orang yang elektabilitasnya nol persen? Jadi, upaya kudeta ini tak bisa lain hanya bisa dibaca sebagai upaya menghancurkan Partai Demokrat," tanya Thomas.
Baik Thomas maupun Meitzner mengaku tidak paham mengapa Presiden Jokowi diam saja terkait kekisruhan tersebut. Padahal Moeldoko merupakan Kepala Staf Kepresidenan.
Jokowi dinilai tak mungkin tidak tahu tentang kisruh yang terjadi sekarang. Pada pemerintahan-pemerintahan demokratis lainnya, tindakan seperti ini biasanya berujung pada pengunduran diri atau pemberhentian dari jabatan.
Thomas dan Meitzner sepakat kemelut Demokrat ini bisa membuat kualitas demokrasi di Indonesia semakin terus merosot.
Daftar ke Kemenkum HAM
Seperti diketahui, kubu KLB Deli Serdang telah mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkum HAM pada, Senin (15/3) lalu. Berkas tersebut masih dalam proses dan belum dilengkapi oleh kubu Deli Serdang.
"Pemeriksaan berkas dan lainnya masih dalam proses yang belum dilengkapi kubu KLB Deli Serdang," kata sumber di lingkungan Kemenku HAM yang menolak identitasnya diungkap, saat dikonfirmasi, Selasa (16/3).
Dia menjelaskan, jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengikuti perintah dari Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly. Sebab itu, sumber tersebut meminta agar publik menunggu terkait hal tersebut pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar Rabu (16/3) di DPR.
Namun dia tak menjelaskan, apa maksud mengikuti perintah Yasonna Laoly tersebut.
"Bagaimana detil akan disampaikan pada saat RDP di DPR besok. Dari Senin kemarin sudah dibahas di Ditjen AHU dan Rabu besok akan dibahas di RDP," ungkapnya.
Kubu Moeldoko mendaftarkan susunan pengurus ke KemenkumHAM kemarin diterima oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Cahyo R Muzhar. Kubu Moeldoko diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Jhoni Allen Marbun.
"Sudah diterima oleh Dirjen Kumham AHU bapak Cahyo R," kata politikus Demokrat kubu Moeldoko, Ilal Farhad.
Ilal percaya, dalam menangani masalah dualisme Partai Demokrat ini, KemenkumHAM akan bersikap netral. Serta tidak akan berpihak kepada salah satu kubu.
"Saya melihat Kumham sangat terlihat netral dan proporsional dan tidak ada tebang pilih baik kubu A atau B. Di sini benar benar KumHAM bekerja dengan baik," tutup Ilal.
Kata Kubu AHY
Sementara itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief mengaku mendapatkan informasi terkait proses pendaftaran kubu Moeldoko. Ia mengatakan, pendaftaran hasil KLB Deli Serdang gagal.
"Tragis, KLB Deli Serdang gagal daftar," kata Andi dalam Twitternya @AndiArief_ID, Selasa (16/3).
Andi mengatakan, pendaftaran pengurus kubu Moeldoko tidak diproses karena tidak memenuhi syarat. Sehingga tidak bisa mendapat akses dan password untuk pendaftaran elektronik.
"Tidak dapat diproses pendaftarannya, karena tak memenuhi persyaratan, sehingga tidak bisa mendapat akses dan password pendaftaran elektronik," kata Andi.
"Bukan hanya kudeta gagal, tapi memalukan di depan publik," pungkasnya.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)