Presiden & DPR sepakat revisi UU KPK pada masa sidang berikutnya

Pemerintah dan DPR dalam masa persidangan kali ini sedang fokus untuk menyelesaikan RAPBN 2016.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi soal revisi Undang-Undang KPK di Istana Kepresidenan. Hasilnya, pemerintah dan DPR sepakat pembahasan revisi UU KPK pada masa sidang DPR yang akan datang.

"Tadi konsultasi pimpinan DPR dengan presiden telah dilakukan. Kita sepakat mengenai penyempurnaan UU KPK itu kita masih menunggu persidangan yang akan datang," kata Menko Polhukam Luhut Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10).

Luhut berdalih, pemerintah sedang melakukan proses pemulihan (recovery) agar masalah ekonomi untuk saat ini dapat diatasi dan berjalan baik. Apalagi, pemerintah dan DPR dalam masa persidangan kali ini sedang fokus untuk menyelesaikan RAPBN 2016.

"Karena pemerintah merasa perlu melihat ekonomi berjalan dengan baik. Proses recovery ekonomi ini, pemerintah dan DPR akan fokus menyelesaikan RAPBN 2016 dan kebijakan-kebijakan terkait dalam hal ini," jelas Luhut.

Di tempat yang sama, Ketua DPR Setya Novanto menambahkan, rapat konsultasi yang digelar dengan Presiden Joko Widodo berlangsung dengan akrab dan hangat. DPR sepakat pembahasan revisi UU KPK dibahas pada masa sidang selanjutnya dalam tahun ini.

"Karena DPR APBN (RAPBN 2016) yang akan dilaksanakan tanggal 28 bulan 10 harus diputuskan, begitu tanggal 30 reses DPR.
Dan tentu pertemuan ini memberi gambaran besar sehingga persoalan terkait KPK bisa dilaksanakan setelah semua itu selesai sebaik-baiknya. Tentu semua kita perhatikan, memperkuat KPK lebih baik," jelas Novanto.

Untuk diketahui, setelah Pimpinan DPR dan Presiden Joko Widodo menggelar rapat konsultasi soal revisi UU KPK dilangsungkan konpres di Istana Merdeka. Tetapi Presiden Jokowi tidak ikut dalam konpres tersebut.

Dari pemerintah diwakili Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Mensesneg Pratikno dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. Selanjutnya Menkum HAM Yasonna Laoly dan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Sedangkan dari DPR lengkap dengan Ketua DPR Setya Novanto dan 4 wakil ketua DPR.

Baca juga:
Menkum HAM tegaskan revisi UU KPK bukan usul pemerintah
Isi naskah akademik revisi UU KPK, kewenangan penuntutan dihilangkan
DPR & sejumlah menteri temui Jokowi, bahas revisi UU KPK
Ini isi naskah akademik revisi UU KPK soal penyadapan diperketat
Lemahkan pemberantasan korupsi, revisi UU KPK ditolak tokoh agama