Putu ditangkap, Demokrat minta KPK transparan dan akuntabel
Demokrat serahkan sepenuhnya kasus Putu ke KPK.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengaku prihatin atas kasus yang menjerat kader Demokrat I Putu Sudiartana di KPK. Sudiartana ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap proyek Dinas PU Sumatera Barat.
Agus menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dalam pengungkapan kasus tersebut. Kendati begitu, Agus berharap KPK bisa transparan dan akuntabel dalam menangani perkara ini.
"Berikan waktu KPK menangani, tuntas, transparan, dan akuntabel. KPK penanganan juga yang lain, persoalan-persoalan kita dukung betul-betul, diselesaikan seluruhnya tanpa tebang pilih," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/7).
Wakil ketua DPR tersebut juga berharap, pengawasan di bidang hukum dan etika di DPR bisa tetap berjalan. Sejauh ini menurutnya, Badan Anggaran di DPR juga sudah bekerja transparan.
"KPK akan memproses secara menyeluruh, mendukung proses ini semuanya. Kita tidak boleh intervensi oleh pihak manapun," tuturnya.
Seperti diketahui, Putu diduga menerima suap terkait proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat senilai Rp 300 miliar. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK menyita uang senilai 40.000 dolar Singapura.
Wakil bendahara umum Partai Demokrat tersebut disangkakan terjerat pasal 5 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini dia masih berada di tahanan KPK.
Baca juga:
Kasus OTT Putu Sudiartana, KPK geledah kantor Prasjaltarkim Padang
Penyidik KPK geledah ruang kerja I Putu Sudiartana
Putu ditangkap, Fadli Zon kritik KPK kedepankan pencegahan
KPK sebut suap Politikus Demokrat Putu pakai gaya lama
Jadi tersangka suap, Suprapto bakal dinonaktifkan dari jabatannya
Penyidik KPK datangi MKD DPR, mau geledah ruang Putu Sudiartana?
Terkait OTT, KPK geledah ruang kerja Putu Sudiartana di DPR
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.