Rapat dengan BNN, PDIP singgung kasus narkoba Bupati Ogan Ilir
Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Muslim Ayub mengaku setuju jika BNN harus terlibat memeriksa kesehatan urin terhadap calon kepala daerah maupun pejabat negara. Menurut Muslim, BNN harus berani melakukan tes urin pada calon kepala daerah.
Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko. Dalam rapat itu anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang menyinggung kembali kasus Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Maward.
Junimart mengatakan, Ahmad Wazir terbukti terjerat narkoba. Menurutnya kasus tersebut tidak jelas penyelesaiannya.
-
Siapa Brigadir Jenderal Sahirdjan? Bapak Itu Brigadir Jenderal Sahirdjan, Guru Besar Akademi Militer!
-
Apa yang dijamin Heru Budi terkait TK Gudang Peluru? "Enggak ada. Dari awal enggak ada niatan itu (gusur)," kata Heru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memastikan tidak bakal menggusur Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan karena aktivitas revitalisasi taman di kawasan tersebut.
-
Kapan Kebun Bibit Wonorejo buka? Kebun Bibit Wonorejo buka setiap hari dari pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB.
-
Siapa suami Bripda Kirana? Kirana dan Adhiyatma Rizkiy Menikah pada tanggal 13 Desember 2022 Dalam berbagai agenda pekerjaan yang ia hadiri, terlihat jelas bahwa Bripda Kirana selalu tampak serasi dengan suaminya, Adhiyatma Rizky.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kapan Kartini Hermanus mencapai pangkat Brigadir Jenderal? Akhirnya ia mencapai pangkat Brigadir Jenderal pada 1 Desember 2000, menjadikannya "Jenderal Wanita" pertama di TNI-AD.
"Kita tidak tahu bagaimana kasusnya sekarang," katanya dalam RDP Komisi III DPR, Senin (16/4).
Dia berharap BNN bisa bertindak secara konkret dalam memberantas narkoba. Terutama dalam pencegahan di Pilkada 2018 dengan melakukan tes urin terhadap calon kepala daerah.
"Kami Fraksi PDIP cenderung mengingat bulan Juni 2018 akan ada 171 daerah yang dilaksanakan Pilkada serentak, tentu kita berharap Pilkada tersebut dipastikan bersih dari narkoba," ungkapnya.
"Fakta yang sudah kita lihat seorang calon Bupati, seorang kepala daerah bukan pemakai lagi tapi ketergantungan. Kita tidak mau hal ini terulang, kita tidak mau rakyat memilih yang betul-betul sudah pecandu narkoba," lanjutnya.
BNN juga diminta untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu guna mencegah penyalahgunaan narkotika pada calon kepala daerah.
"Kalau itu mau serius untuk menghambat narkoba ini, bersihkan dulu kepala daerahnya jangan kita bicara rakyat. Penekanan kami Komisi III melalui Fraksi PDI Perjuangan, KPU harus melibatkan BNN dalam rangka membersihkan negara ini dari pasokan narkoba itu, ya kepala daerah," ucapnya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi III dari Fraksi PAN Muslim Ayub mengaku setuju jika BNN harus terlibat memeriksa kesehatan urin terhadap calon kepala daerah maupun pejabat negara. Menurut Muslim, BNN harus berani melakukan tes urin pada calon kepala daerah.
"Banyak kepala daerah itu yang pakai, tapi banyak juga BNN tidak berani memeriksa kepala daerah ini. Kalau memang terbukti, ya harus berani periksa yang bersangkutan, itu top BNN," tandasnya.
Baca juga:
RDP dengan DPR, Kepala BNN dicecar hasil tangkapan yang disebut ecek-ecek
Kepala BNN minta di Lapas disediakan tempat rehabilitasi narkoba
Gandeng BPOM, BNN pantau modus narkoba dikemas makanan anak
KPK sudah kantongi nama Deputi Penindakan pengganti Heru Winarko
Jabat Kepala BNN, Heru Winarko resmi naik pangkat jadi Komjen