Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Advertisement
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Rieke PDIP Minta Data Rinci PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 Triliun.
Salah satu yang disorot Rieke yakni PT KAI. Padahal, sejak 2020 PT KAI tidak menyerahkan deviden kepada negara.
Ironisnya lagi, PT KAI dibebankan untuk membayar cicilan bunga utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Rieke pun mengingatkan janji pemerintah yang membangun kereta cepat tanpa alokasi APBN. Namun nyatanya tetap membebankan keuangan negara.
“Keputusan awal pemerintah proyek KCJB murni bisnis, uang APBN dilarang digunakan untuk pembiayaan proyek ini. Skema KCJB business to business, biaya investasi dijanjikan sepenuhnya dari modal konsorsium, pinjaman RRC, dan penerbitan obligasi perusahaan,” kata Rieke mengingatkan komitmen awal pemerintah.
Melihat kondisi demikian, Rieke pun mendukung PT KAI mendapat sejumlah stimulus. Misalnya, dengan pembebasan biaya Infrastructure Maintanance and Operation (IMO) pada kereta konvensional, pembebasan pajak, pembebasan biaya penggunaan rel (Track Access Charles/TAC).
Dengan temuan tersebut, Rieke menuntut data rinci total PMN yang sudah diterima BUMN selama periode 2019-2024.
“Kedua, total deviden yang sudah disetorkan ke kas negara 2019-2024, ketiga penyelesaian kasus-kasus, terutama hasil audit BPK 2023,” tutup Rieke.