Rieke: Saya tak lagi dalam posisi tolak atau dukung BBM naik

Rieke melihat, pemberantasan mafia migas tak hanya cukup pada pembubaran Petral saja.

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka yang awalnya lantang menolak kenaikan BBM kini tak mau lagi bicara soal sikapnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang telah menaikkan harga BBM. Dia hanya meminta kepada pemerintah agar lebih progresif memberantas mafia migas di tubuh Pertamina.

"Saya tidak lagi bicara dalam posisi menolak atau mendukung kenaikan BBM. Tidak bisa pengelolaan energi hanya ramai saat keputusan BBM naik atau tidak, ke depan ada langkah progresif yang kita tunggu," ujar Rieke di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11).

Rieke melihat, pemberantasan mafia migas tak hanya cukup pada pembubaran Petral saja. Menurut dia, di tubuh Pertamina sendiri masih banyak indikasi persekongkolan swasta untuk menggerogoti uang negara.

"Bukan bicara hanya bubarkan Petral dan sebagainya, ada permainannya. Kalau kita mau jujur kesepakatan momen, perbaiki merevolusi mental tubuh Pertamina itu sendiri," tegas dia.

Rieke mengaku punya data tentang banyaknya perusahaan swasta yang menjadi anak perusahaan dari Pertamina. Padahal, kata dia, UUD '45 pasal 33 jelas bahwa seluruh kekayaan alam dikelola untuk kepentingan rakyat.

"Saya bisa mengatakan dengan bukti yang Pertamina, BUMN mulai dibikin keropos di dalam anak perusahaannya, ada swasta murni, dengan alasan vendor ini itu. Sebetulnya bisa ditangani bagi direksi tertentu kenapa juga harus bikin perusahaan swasta kalau mau bikin anak BUMN dari Pertamina tidak bisa swasta murni. Saya punya bukti data berapa perusahaan yang ada dalam tubuh Pertamina," kata Rieke yang akan duduk di Komisi VII DPR bidang energi ini.

Rieke mengindikasikan ada oknum-oknum dari petinggi BUMN atau Pertamina yang sengaja bermain menggerogoti uang negara dengan cara membuat anak perusahaan swasta di Pertamina. Akan tetapi, Rieke tak mau mengungkap siapa oknum-oknum tersebut.

"Siapa pemilik saham, apa ada permainan petinggi di Pertamina atau pensiunan pertamina sendiri, ini PR besar bukan hanya benahi Pertamina tapi keseluruhan BUMN," pungkasnya.

Baca juga:
Dana Rp 100 T pengalihan subsidi BBM bukan untuk KKS, KIP, & KIS
BBM naik, sopir angkot di Pasar Senen galau soal tarif
Penumpang di terminal Bus Purwokerto terlantar berjam-jam
HTI demo BBM: Wahai Jokowi, insaflah
Demo tolak kenaikan BBM, Mahasiswa Bandung sandera truk
Kekecewaan warga tak dapat cairkan dana kompensasi kenaikan BBM