Rupiah lemah,Demokrat minta pemerintahan Jokowi tak salahkan SBY

Tim ekonomi pemerintah Presiden Jokowi seharusnya menanggapi krisis ini secara serius.

Awal pemerintahan Presiden Joko Widodo diuji dengan tantangan-tantangan berat. Setelah mengeluarkan kebijakan yang tidak populis dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, kini pemerintahan Presiden Jokowi dihadapkan dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengingatkan bahwa tim ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi harus ekstra keras. Sebab saat ini, Rupiah melemah hingga mau menembus Rp 13 ribu per dolar.

"Ini kan rupiah hampir Rp 13 ribu harus kita perhatikan dan kita harus serius. Ini lampu kuning bagi Presiden Jokowi. Tim ekonomi harus diperkuat. Kebijakan pemerintah harus dorong agar rupiah naik," kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/12).

Lebih lanjut, Agus menyarankan agar pemerintahan Jokowi tidak mencari borok dan menuding pemerintahan sebelumnya sebagai biang anjloknya nilai tukar rupiah. Tim ekonomi pemerintah Presiden Jokowi seharusnya menanggapi krisis ini secara serius dibandingkan dengan menyalah-nyalahkan pemerintah sebelumnya.

Ipar Ani Yudhoyono itu kesal bila SBY yang dulu menjabat sebagai presiden dituding sebagai penyebab melempemnya nilai tukar Rupiah.

"Semua presiden pasti memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jangan hanya menyalahkan orang lain ini karena itu enggak akan selesai. Tim ekonomi ini yang berpikir," tegasnya.

Agus yang juga Wakil Ketua DPR itu menambahkan, sebaiknya pemerintahan Presiden Jokowi menyiapkan tim ekonomi yang handal. Kalau perlu, tim ekonomi tersebut bekerja 24 jam untuk mengatasi krisis melemahnya nilai tukar rupiah.

"Enggak usah perlu terlalu banyak kebijakan yang nyeleneh nyeleneh lah, kebijakan untuk pencitraan dan lain sebagainya. Sudah toh semua itu semuanya," tutupnya.