Said Abdullah: Pilkada Harus Dimaknai Kontestasi Demokratis bukan Permusuhan Politik
Terbentuknya kerja sama politik di pilgub dari sejumlah daerah dari KIM bahkan KIM Plus harus dilihat konteks politik pasca Pilpres
Banyak anggapan PDIP dalam Pilkada 2024 ini dikeroyok oleh Koalisi Indonesia Maju maupun Koalisi Indonesia Maju plus. Calon yang diusung PDIP dianggap berhadapan dengan calon yang diusung KIM.
Menurut Ketua DPP PDIP, MH Said Abdullah, kerja sama atau kontestasi dalam Pilkada ini merupakan sebuah hal yang demokratis. Said merasa PDIP tidak memiliki musuh politik.
- Said Abdullah Sebut Dalam Pilkada Warga Lebih Memilih Figur Calon, Bukan Partai
- Dedi Mulyadi Yakin Tetap Didukung KIM Plus di Pilkada Jabar, Tinggal Tunggu Cawagub dari Golkar
- Said Abdullah: Putusan MK Angin Segar Bagi Demokrasi
- Pilkada adalah Singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, Ini Penjelasannya
"Pilkada harus kita maknai sebagai kontestasi demokratis, bukan sebuah permusuhan politik. Cara pandang ini harus clear lebih dulu. Sebab kontestasi Pilkada adalah jalan demokratis dan konstitusional kita mendapatkan pemimpin di daerah," kata Said Abdullah, melalui keterangan tertulis.
Said meyakini setelah pilkada, semua pihak yang tadinya ber kontestasi akan rukun kembali bersama sama membangun daerah dengan perannya masing masing.
Kemudian menurut Said Abdullah terbentuknya kerja sama politik di pilgub dari sejumlah daerah dari KIM bahkan KIM Plus harus dilihat konteks politik pasca Pilpres dan sebelum lahirnya Putusan MK No 60 pada tanggal 20 Agustus 2024.
Said membaca, saat itu memang ada sejumlah keinginan dari sejumlah elite politik yang ingin mengulang kesuksesan pada Pilpres dalam Pilkada. Namun setelah munculnya Putusan MK No 60 tahun 2024, dan munculnya sejumlah figur calon kepala daerah, peta politik telah berubah.
Said mencontohkan misalnya di Daerah Khusus Jakarta (DKJ), di mana menggeser Ridwan Kamil dari Jawa Barat ke DKJ, bertujuan untuk menghadapi Anies Baswedan. Tapi yang terjadi justru berbeda. Anies tidak jadi maju dan yang maju adalah Pramono Anung.
"Dengan munculnya Nama Mas Pramono Anung, saya kira peta juga berubah. Figur Mas Pram menjadi titik temu antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Ibu Mega. Fakta politik baru inilah yang harus kita cermati, agar tidak semata mata terpaku pada kerjasama politik formalistik," ucap Said.