Seknas Prabowo Khawatir KPPS Bolehkan WNA Punya e-KTP Mencoblos
Taufik menjelaskan, bukan tidak mungkin nantinya petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di pelosok desa meloloskan para WNA yang memiliki e-KTP. Sebab, tidak semua petugas tahu bahwa WNA pemilik e-KTP tidak punya hak pilih.
Pemilu serentak 2019 kurang dari dua bulan lagi. Seknas Prabowo-Sandiaga akan membentuk Laskar Pencegahan Kecurangan saat proses pencoblosan dan penghitungan suara pada 17 April nanti.
Ketua Seknas Prabowo-Sandiaga, M Taufik mengatakan, laskar dibentuk atas dasar banyaknya kejanggalan yang terjadi jelang pencoblosan. Salah satunya soal warga negara asing yang memiliki e-KTP.
-
Apa yang disepakati Prabowo dan KWI? Menurut laporan Antara, Prabowo bersama Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo dan pengurus Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sepakat Pemilihan Umum 2024 harus berjalan jujur, adil, damai, dan rukun.
-
Apa yang diusung Prabowo Subianto dalam acara tersebut? Ketua Umum Pilar 08, Kanisius Karyadi, mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 70 ribu lebih peserta ini merupakan bentuk dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam menjaga dan merawat Persatuan Indonesia, sejalan dengan Sila ke-3 Pancasila.
-
Kenapa Prabowo Subianto dan Jenderal Dudung menggandeng tangan Jenderal Tri Sutrisno? Momen ini terjadi ketika ketiga jenderal tersebut sedang berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan atau tempat digelarnya gala dinner seusai mengikuti rangkaian parade senja atau penurunan upacara bendera merah putih.
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Siapa yang menjadi keponakan Prabowo Subianto? Selain itu, ternyata Tommy masih memiliki hubungan keluarga dengan Prabowo, sebagai keponakan.
-
Siapa yang bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menemui Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Taufik menjelaskan, bukan tidak mungkin nantinya petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di pelosok desa meloloskan para WNA yang memiliki e-KTP. Sebab, tidak semua petugas tahu bahwa WNA pemilik e-KTP tidak punya hak pilih.
Dia mendesak, Kemendagri dan pihak terkait membuka data soal berapa jumlah warga asing yang memiliki e-KTP. Dengan begitu, KPU bisa meminta KPPS untuk mengawasi penyebaran WNA yang memiliki e-KTP, sehingga tak bisa mencoblos.
"WNA yang punya KTP berapa? Ini harus ada data. Kalau enggak dibuka berarti enggak ada datanya. Kalau enggak ada bohong lagi," jelas Taufik kepada wartawan, Rabu (27/2).
Laskar Pencegahan Kecurangan ini, kata Taufik, nantinya akan diberikan bekal. Dengan demikian, laskar mampu mencegah potensi kecurangan yang bisa terjadi dimana saja saat pencoblosan dan proses penghitungan suara berlangsung.
"Seknas telah membentuk, laskar pencegahan kecurangan, laskar itu akan lakukan pelatihan di Jakarta, Jateng, Jatim dan Jabar," tegas Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.
Laskar, kata Taufik lagi, akan mengawasi seluruh TPS. Dia melihat, banyak cara untuk melakukan kecurangan, untuk itu dia membentuk laskar ini demi berjalannya pemilu yang jujur dan adil.
"Pilpres kita ingin jalan dengan adil. Sudah pengalaman pemilu berulang-ulang tapi masih curang harusnya ada kemajuan," tambah Taufik.
Taufik juga meminta KPU tegak lurus dalam menjalankan aturan. Mengawasi TPS dengan ketat, jika ada pelanggaran langsung ditindak.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini kembali meminta agar pemerintah mengumumkan jumlah WNA yang memiliki e-KTP. Karena ini sangat penting demi pemilu yang jujur.
"Masyarakat harus paham khususnya disekitar TPS, kalau ada mencurigakan ya ditanya. Ada kejadian orang KK (kartu keluarga) hilang, setelah memperbaharui ternyata ada nama lain di KK itu," jelas Taufik.
"Kalau enggak tahu KPPS dengan pedoman UU. Nanti semua pemilik e-KTP boleh milih, dia enggak baca lagi ya (WNA) diloloskan untuk memilih. Kita akan mengawal itu terus," tegas Taufik.
Baca juga:
12 WNA di Depok juga Punya e-KTP
Cegah Kecurangan Pilpres, Kubu Prabowo Minta KPU Buka Data WNA yang Punya e-KTP
Kemendagri Pastikan WNA Tidak Punya Hak Pilih di Pemilu 2019
Kemendagri Tunda Pencetakan e-KTP Bagi WNA Sampai Pemilu 2019 Selesai
Polemik e-KTP WNA China Membuka Tabir Data yang Tertukar Antara Bahar dan Chen
Sandiaga Uno Soal e-KTP WNA China: Jangan Ada Penggelembungan Suara
Kemendagri Tegaskan Tak Ada WN China Pemilik e-KTP Masuk DPT