Baleg sebut Gerindra & PKB berpeluang dapat kursi pimpinan MPR
Sedangkan, penambahan kursi untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terus dilakukan negosiasi.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas membenarkan adanya usulan untuk penambahan lebih dari satu kursi untuk pimpinan MPR selain untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut dia, yang memungkinkan dapat kursi selain PDIP adalah Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Gerindra sama PKB (yang mungkin dapat kursi)," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
-
Siapa yang digugat oleh Ganjar Pranowo ke MK? Ganjar menyebut, gugatan ke MK penting untuk membuka kecurangan selama proses Pemilu.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Bagaimana PKB bersikap terkait posisi menteri? Cak Imin menegaskan, PKB saat ini pada posisi menunggu arahan dari Prabowo sebagai presiden terpilih perihal kursi menteri. "Saya ini belum sama sekali terlibat. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu saja," ujar dia.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
Sedangkan, penambahan kursi untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terus dilakukan negosiasi. Meskipun sekarang masih terdapat perbedaan pendapat, kata Supratman, UU MD3 akan tetap disahkan dalam sidang paripurna 8 Februari mendatang.
"Pimpinan DPR agar tanggal 8 Februari UU MD3 bisa kita selesaikan. Kenapa ini dilakukan karena ini merupakan revisi untuk antisipasi pemilu 2019," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan penambahan kursi ini hanya berlaku pada periode 2018-2019. Nantinya, usai pemilu 2019, jumlah pimpinan DPR maupun MPR akan kembali secara proporsional berdasarkan perolehan suara dengan komposisinya satu ketua dan empat Wakil.
"Jadi UU MD3 tidak seperti yang kita sampaikan tapi ada perubahan sistem yang kita anut dalam pemilu 2019-2024. Kalau sekarang mekanismenya pemilihan maka 2019 adalah proporsional seperti 2009 lalu. Jumlah pimpinan akan kembali pada posisi 2009 jumlahnya lima orang, satu Ketua dan empat Wakil. Itu paling urgen dalam materi perubahan UU MD3," ujarnya.
Anggota komisi III DPR ini juga menegaskan tidak akan ada revisi UU MD3 lagi hingga tahun 2024 mendatang. "Iya enggak ada,ini berlaku untuk 2019-2024," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, mayoritas fraksi telah sepakat sepakat penambahan 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP dalam revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Jika PDIP mendapatkan jatah pimpinan, maka jumlah pimpinan DPR menjadi enam. Penambahan juga hampir dipastikan terjadi di MPR. Namun, menurut Bamsoet, masih terjadi perdebatan untuk menambah dua atau tiga kursi pimpinan. Bamsoet mengatakan pemerintah telah setuju kursi pimpinan DPR ditambah satu kursi.
Baca juga:
Pimpinan DPR gelar rapat bahas revisi UU MD3 dan gizi buruk di Asmat
Menkum HAM yakin revisi UU MD3 selesai bulan depan
Sepakat PDIP dapat kursi, pimpinan DPR sebut pengambilan keputusan tak sulit
Hari ini, DPR rapat soal penambahan kursi pimpinan
PKB ingin tambah kursi pimpinan DPR atau MPR untuk Cak Imin
Bamsoet sebut PDIP dapat jatah satu kursi pimpinan di DPR dan MPR