Selamatkan Aset Negara, DPR Wacanakan Aturan Penyadapan Pasca Putusan Pengadilan
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menuturkan, pihaknya ingin membuat penyadapan bisa dilakukan meskipun perkara korupsi sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sehingga aset negara yang dikorupsi bisa tetap ditemukan.
Badan Legislasi (Baleg) DPR terus melakukan persiapan untuk bisa membahas Rancangan Undang-undang Penyadapan. Dalam persiapan tersebut, muncul opsi fungsi penyadapan untuk mengejar aset-aset negara yang sempat dikorupsi.
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menuturkan, pihaknya ingin membuat penyadapan bisa dilakukan meskipun perkara korupsi sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sehingga aset negara yang dikorupsi bisa tetap ditemukan.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Di mana pelantikan anggota DPRD Jateng berlangsung? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
-
Siapa saja anggota DPRD Jateng yang dilantik bersamaan? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa. Mereka adalah Iskandar Zulkarnain (59) dan putranya, M Rizqi Iskandar Muda (22) yang merupakan kader Partai Gerindra yang sama-sama berasal dari Daerah Pemilihan Jateng 13.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diminta DPR terkait pengawasan orang asing di Bali? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.
"Nanti di tahap pelaksanaan putusan khusus untuk tindak pidana korupsi itu kemungkinan besar akan kita coba untuk memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung sebagai eksekutor untuk bisa melakukan penyadapan terhadap pengejaran aset-aset yang harusnya menjadi kerugian negara," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).
Dia menjelaskan, selama ini penyadapan hanya dilakukan dalam proses penyidikan saja. Karena itu, DPR ingin mencoba membuat kewenangan penyadapan setelah putusan pengadilan.
Penyapan untuk Kejar Buronan
Supratman mengungkapkan, penyadapan bisa dilakukan untuk mencari pelaku korupsi yang sedang buron. Termasuk harta-harta yang menjadi sumber kerugian negara.
"Tapi kalau dengan penyadapan itu kita bisa berikan kemungkinan kita bisa menemukan yang bersangkutan lewat interpol dan termasuk juga harta kekayaan yang tersembunyi yang harusnya dikembalikan kepada negara," ungkapnya.
Kendati demikian, Supratman menegaskan, hal itu masih dalam tahap kajian. Meski ia yakin wacana itu cukup bagus jika direalisasikan.
"Tapi ini masih dalam tahap kajian dan itu menurut saya suatu hal yang sangat bagus karena kalau tidak nanti kasihan, putusan pengadilannya ada, buron semua," tutupnya.
(mdk/fik)