'Semoga 7 fraksi yang setuju revisi UU KPK dibukakan pintu hidayah'
Pimpinan KPK mengingatkan DPR agar mendengar suara rakyat yang menolak revisi UU KPK.
Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif berharap tujuh fraksi yang gencar mendorong revisi Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sadar dan mengikuti tiga partai menyatakan menolak revisi UU KPK.
"Semoga kita berdoa semua dibukakan pintu hatinya," ucapnya dalam diskusi bertajuk "Pemberantasan Korupsi yang Memberikan Efek Jera" di Gedung Pusat Perfilman Umar Ismail, Jakarta, Kamis (18/2).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
"Alhamdulilah 3 partai menolak," tambahnya.
Laode berharap solusi yang diambil dalam revisi UU KPK benar-benar menguatkan, bukan sebaliknya. Karena itu Laode mengingatkan DPR agar mendengar suara rakyat yang menolak revisi UU KPK.
"Rakyat menolak revisi UU KPK yang melemahkan. Kenapa parlemen yang mendengar suara rakyat mengapa ingin merevisi UU KPK? Semoga mereka dibukakan pintu hidayah," tandasnya.
Untuk diketahui, tujuh fraksi di DPR yang gencar merevisi UU KPK yaitu PKB, PDIP, PAN, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP. Di luar itu terdapat tiga partai yang menolak revisi UU KPK karena alasan tidak menguatkan KPK. Tiga partai yang menolak revisi UU KPK yaitu Demokrat, Gerindra, dan PKS.