Setya Novanto ingin anggota DPR punya paspor diplomatik
Setya menilai DPR memiliki peran instrumental dalam berdiplomasi untuk kepentingan politik luar negeri Indonesia.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan, anggota DPR akan memiliki paspor diplomatik untuk mendukung diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dia menilai DPR memiliki peran instrumental dalam berdiplomasi untuk kepentingan politik luar negeri Indonesia.
"Terkait peran diplomasi parlemen, kami menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, mengenai rencana untuk menerbitkan paspor diplomatik bagi para anggota DPR," katanya dalam pidato Pembukaan Masa Sidang III Rapat Paripurna DPR seperti dikutip dari situs resmi DPR, Selasa (24/3).
Menurut Setya, paspor diplomatik untuk para anggota DPR itu seiring kemajuan diplomasi modern dan akan menjadi terobosan baru di bidang diplomasi. Selain itu juga akan berguna memfasilitasi tugas dan misi diplomatik para anggota DPR.
Tugas dilomasi negara saat ini, kata Ketua DPR, tidak mudah karena membutuhkan keterlibatan semua pihak yang terkoodinasi dengan baik. Dia menyebutkan, keterlibatan parlemen dalam diplomasi merupakan amanat Undang-Undang MD3 (MPR/DPR/DPD/DPRD) agar ikut aktif menjalankan politik luar negeri.
"Kami ingin menegaskan di sini bahwa diplomasi parlemen cenderung semakin penting dalam memajukan kepentingan nasional. Dalam beberapa hal, komunikasi politik anggota parlemen antarbangsa memiliki dampak positif dalam pengelolaan masalah hubungan internasional," ujar Setya.
Terkait upaya diplomasi parlemen itu, dia mengatakan bahwa DPR akan mengutus delegasi ke sejumlah forum antarparlemen antara lain Sidang Komisi Politik Asian Parliamentary Assembly (APA) di Ankara, Turki, pertemuan "Women in Parliament Global Forum" di Addis Ababa, Ethiopia, dan Sidang Tahunan ke-132 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Hanoi, Vietnam.
Setya juga menyebutkan bahwa DPR melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) berencana membentuk dan meresmikan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara DPR RI dengan 42 parlemen negara sahabat yang sudah membentuk GKSB dengan DPR.
Baca juga:
'Saktinya' Setya Novanto tak diganggu Golkar kubu Agung
Anggota fraksi Golkar di DPR siap membelot ke kubu Agung Laksono
Golkar kubu Agung minta Setya Novanto fokus pimpin DPR
Jika Setya Novanto tak mau 'ditendang', ini syarat dari kubu Agung
Tak ada nama Setya Novanto di kepengurusan Golkar kubu Agung
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.