Sindir Mayor Teddy, PDIP Minta Bawaslu Jelaskan Detil Aturan Ajudan Paslona Ikut Arena Debat Capres
Aria Bima meminta semua ditindak jika ditemukan pelanggaran.
Aria Bima meminta semua ditindak jika ditemukan pelanggaran.
- Pj Gubernur Agus Fatoni Gandeng TNI-Polri Kebut Pengerjaan Stadion Utama Sumut untuk PON XXI
- Konser Sheila On 7 di Bandung Terancam Batal, Pemkot Usul Acara Dipindah ke Sini
- Bawa Api Perjuangan, Hasto PDIP Samakan Politik dengan Olahraga: Tidak Mengenal Jalan Pintas
- Penilaian Warga Pati Terhadap Ganjar dalam Debat Perdana
Sindir Mayor Teddy, PDIP Minta Bawaslu Jelaskan Detil Aturan Ajudan Paslona Ikut Arena Debat Capres
Kehadiran perwira TNI aktif sekaligus ajudan Prabowo Subianto Mayor Teddy Indra pada debat perdana capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai sorotan.
Politisi PDI Perjuangan Aria Bima, meminta Bawaslu menerapkan aturannya secara jelas mengenai ajudan yang melekat kepada paslon.
"Ya silakan Bawaslu lah ya kan aturannya sudah jelas diterapkan dari yang sekecil-kecilnya bagaimana kalau pengawal-pengawal ini yang melekat dari KPU ini boleh masuk nggak? Kan gitu kan," kata Aria di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/12).
Menurutnya, Bawaslu mesti menjelaskan hal hal apa saja yang harus diperhatikan ketika ajudan diizinkan masuk dalam area debat mendampingi capres-cawapres. Aria pun membandingkan dengan ajudan paslon nomor 3 Ganjar-Mahfud yang tidak memakai seragam sama seperti timses.
"Intinya Pemilu damai itu akibat Pemilu yang jujur dan adil terhadap semua peserta untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa menang dan bisa kalah salah satunya adalah netralitas yang itu perlu dijaga oleh pak Jokowi selaku kepala negara," ucapnya.
"Dan juga pelaksana pemilu yakni KPU dan Bawaslu sebagai peserta kita ingin Pemilu damai sebagai akibat jujur dan adil termasuk tadi tadi para ajudan pak Mahfud atau pak Ganjar pakai pakaian seragam nggak?" tuturnya.
Aria menegaskan, jika unsur TNI aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis apalagi menjadi timses salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Dia meminta semua ditindak jika ditemukan pelanggaran.
"Yang jelas TNI tidak boleh titik tidak ada perkecualian karena ini manti akan sangat penting pada implememtasi di bawahnya Polri tidak boleh udah enggak ada umpama lagi. Kalau ada yang di pak Mahfud pak Ganjar ya diperingatkan semuanya tidak ada kekhususan-khususan," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan bahwa ada potensi dugaan pelanggaran netralitas TNI dalam kemunculan ajudan pribadi Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya pada debat perdana calon presiden, Selasa (12/12) lalu.
"Saat ini kami sedang melakukan pembahasan di internal kami, pekan ini kami akan sampaikan kepada publik," kata Lolly kepada wartawan, Senin (18/12).
Untuk itu, Bawaslu melakukan penelusuran potensi dugaan pelanggaran menggunakan perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
“Potensi dugaan pelanggaran tentu kami harus menyatakan berpotensi terjadi dugaan pelanggaran, tapi hasilnya seperti apa masih dalam kajian Bawaslu,” kata Lolly.
Menurut Lolly, penyelesaian dugaan pelanggaran ini harus segera diselesaikan sehingga Bawaslu menargetkan pekan ini sebagai waktu untuk menyampaikan laporan hasil kajiannya.
Diberitakan, dalam foto yang beredar, Teddy tampak mengenakan kemeja biru yang merupakan seragam kampanye Prabowo-Gibran. Dia terlihat berdiri di belakang cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksda Julius Widjojono mengatakan, kehadiran Teddy saat debat capres perdana itu tidak mewakili institusi TNI. Melainkan menjalankan tugasnya sebagai ajudan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo.
Julius menyebut, tugas Teddy sebagai ajudan tidak mempengaruhi proses Pilpres 2024.
Apalagi, saat menghadiri debat capres, Teddy tidak memakai seragam TNI.
"Akan berbeda jika yang bersangkutan atau prajurit aktif lainnya, misalkan karena kehendaknya sendiri lalu ikutan kampanye dan akan salah jika yang bersangkutan gunakan seragam militer saat itu," tegas Julius.
"Kehadirannya tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik, yang bersangkutan hanya memposisikan dirinya sebagai ajudan tidak lebih," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, sosok diduga Mayor Teddy Indra Wijaya menonton debat perdana capres di KPU RI pada Selasa (12/12) malam, menjadi sorotan di media sosial X.
Akun X @UmarSyadarHsb_ mengomentari momen Teddy hadir dalam debat perdana capres itu. Akun tersebut mempertanyakan status Teddy yang masih berstatus prajurit TNI aktif.
"Halo bawaslu RI. Teddy ini adalah TNI aktif kenapa dia ikut dalam barisan tim Prabowo? Kenapa kalian enggak tegur orang ini. @bawaslu_RI," tulis akun itu dilihat Minggu (17/12).
"Emang boleh TNI aktif masuk dalam lingkarang timses Prabowo gini? Tolong kalian jelaskan," ucapnya.
Sebelum bertugas sebagai ajudan Menteri Pertahanan, Teddy sempat bertugas menjadi ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019. Lulusan Akademi Militer 2011 itu salah satu perwira brilian yang dimiliki satuan elite Kopassus.