Situs KPU tak bisa diakses, Herman Deru merasa dirugikan meski unggul di Sumsel
Terkait lumpuhnya laman penghitungan suara Pilkada di situs KPU, Ketua KPU Arief Budiman memberi penjelasan. Menurut dia, langkah itu sengaja dilakukan untuk mencegah peretasan.
Situs penghitungan hasil pilkada derentak Komisi Pemilihan Umum (KPU) infopemilu.kpu.go.id tak bisa diakses. Laman yang memuat penghitungan hasil Pilkada Serentak disejumlah daerah pun tak bisa diakses.
Lumpuhnya laman penghitungan suara KPU ini disayangkan oleh tim pemenangan pasangan calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru-Mawardi Yahya. Koordinator media center HDMY, Alfrenzi Panggarbesi mengaku mendapat kabar lumpuhnya situs KPU karena adanya upaya peretasan oleh pihak tak bertanggung jawab.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.
-
Apa yang terjadi pada rombongan pesepeda di Jalan Jenderal Sudirman? Rombongan pesepeda ditabrak oleh pengendara motor trail merek Kawasaki KLX 150 dengan pelat nomor B 3700 PCY di jalur sepeda kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu (22/7) kemarin.
"Ini sebuah tindakan yang mencoreng proses demokrasi di Indonesia. Proses demokrasi Pilkada 2018 ini sejak awal dijalankan hingga pada proses pemungutan suara kemarin, berlangsung dengan sejuk," ucap Alfrenzi saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (30/6/2018).
Atas kejadian ini, Alfrezi meminta semua pihak, terutama KPU RI untuk dapat segera mengambil langkah-langkah kongkrit. Dia juga meminta agar KPU transparan dan menyampaikan hal sebenarnya kepada publik terkait lumpuhnya situs KPU.
Ini perlu ditegaskan agar tidak menimbulkan preseden yang kurang baik terhadap penyelenggaraan pilkada ini.
"Kami percaya KPU akan tetap menjaga netralitasnya sebagai penyelenggara Pilkada Sumatera Selatan. Kami minta kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden RI agar dapat mengawal proses demokrasi di Bumi Sriwijaya yang kami cintai ini," ucap dia.
Alfrenzi mengatakan lumpuhnya laman penghitungan suara KPU ini membuat pihaknya harus lebih detail mengawasi proses penghitungan suara. Sejauh ini, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan terkait jumlah suara yang dianggapnya tak sesuai dengan penghitungan manual sebelum laman KPU pusat down.
"Muncul permasalahan pada proses scan Form C1.KWK dikarenakan adanya perubahan perolehan suara pasangan calon, terjadi pengurangan terhadap perolehan suara paslon nomor satu (Herman Deru - Mawardi Yahya)," ucap dia.
Perubahan itu menurutnya terjadi di sejumlah daerah kota dan Kabupaten, seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Utara, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin.
Terkait hal itu, pihaknya sudah meminta penjelasan kepada KPU Daerah Sumsel. Pihaknya juga akan terus mengikuti proses penghitungan agar tidak ada kecurangan.
"Bagi seluruh masyarakat, pendukung, simpatisan kami meminta untuk tenang dan tidak terpancing isu apapun, mari kita serahkan semua proses ini kepada pihak penyelenggara. Namun saya mengajak semuanya untuk bersatu bersama mengawal proses Pilkada Sumsel sampai akhir.
Terkait lumpuhnya laman penghitungan suara Pilkada di situs KPU, Ketua KPU Arief Budiman memberi penjelasan. Menurut dia, langkah itu sengaja dilakukan untuk mencegah peretasan.
"Kadang bisa dibuka dan kadang tidak bisa dibuka, itu untuk menangkal serangan yang datangnya kadang tiap menit," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi MNC Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (30/6/2018).
Kendati demikian, Arief memastikan proses penghitungan tetap berlangsung transparan.
"Prinsipnya proses rekap terbuka. Bukan kami tidak transparan, tapi ini untuk menangkal serangan yang datang tiap menit, bukan jam," kata dia.
rief mengatakan tim IT KPU terus berupaya mengamankan situs hitung cepat dengan berbagai cara. Dia pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia bila dalam suatu waktu situs hitung cepat KPU tidak bisa diakses.
"Mohon maaf kepada masyarakat kalau kadang situs KPU di off- kan sehingga masyarakat kadang tidak bisa memantau, tapi kalau sudah aman jelas akan kami buka kembali," Arief menandaskan.
(mdk/ded)