Soal 'Badan Intelijen Nasional', Fadli Zon sebut makin mirip warkop
Kesalahan penulisan ini menunjukkan tidak ada proses check and recheck di Setneg.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut komentar soal salah penulisan Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi Badan Intelijen Nasional yang ditulis Sekretariat Negara dalam undangan pelantikan Kepala BIN Sutiyoso. Tudingan Fadli semakin terbukti jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengelola negara seperti memimpin Warung Kopi.
"Jangan dianggap enteng, berarti ada yang salah dengan sistem perencanaan, mekanisme dan sebagainya di dalam pemerintahan. Ini semakin menunjukkan dikelola seperti warung kopi (warkop)," kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Menurut dia, sejauh ini mulai masa Orde Baru tak muncul kesalahan berulang dan fatal dari orang-orang Istana negara yang dekat dengan Jokowi. Memang bagi Fadli hal tersebut merupakan kesalahan kecil, akan tetapi membahayakan bila dibuat oleh lembaga tinggi negara.
"Saya kira kita tidak ingin membesar-besarkan tapi juga kita tidak ingin mengabaikan ini karena ini menyangkut masalah lembaga negara dan institusi yang sangat penting di republik ini, Setneg," tuturnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini menegaskan, kesalahan penulisan ini menunjukkan tidak ada proses cek and recheck di Setneg. Meskipun sudah direvisi akan tetapi kinerja Setneg sudah terlanjur dianggap buruk.
"Saya kira harus ada suatu evaluasi, suatu peninjauan terhadap hal-hal semacam ini. Kalau tidak akan terus berulang," tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini dijadwalkan melantik Kepala BIN dan Panglima TNI yang baru. Undangan acara pun sudah disebar kepada para tamu undangan. Namun, publik ramai mendapati sebaran surat undangan pelantikan yang salah menyebut kepanjangan dari BIN.
Dalam undangan yang berkop surat Sekretariat Negara Republik Indonesia itu dituliskan agenda acara adalah pelantikan Kepala Badan Intelijen Nasional dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Republik Indonesia.
Persoalannya ada di kepanjangan BIN yang sebenarnya Badan Intelijen Negara tapi ditulis Badan Intelijen Nasional. Kesalahan penyebutan kepanjangan BIN itu ramai menjadi perbincangan publik di media sosial.
Baca juga:
Sempat diwarnai kesalahan undangan, Sutiyoso resmi jadi KaBIN
Wakil ketua MPR kritik kesalahan Setneg yang berulang kali
Anggota DPR RI prihatin Setneg salah tulis kepanjangan BIN
TB Hasanuddin sebut tak masalah Istana salah tulis kepanjangan BIN
Jaga kesehatan fisik, Sutiyoso sudah siap dilantik jadi Kepala BIN
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan sidang praperadilan Firli Bahuri di PN Jaksel berlangsung? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dalam sidang, Alex sempat ditanya oleh Tim Advokasi Bidang Hukum Polda Metro Jaya soal peemberian bantuan hukum terhadap Firli Bahuri yang dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL.