Soal Pembatasan Masa Jabatan, PDIP Sebut Ketum Diperoleh dari Pemilihan
Menurutnya tidak masalah selama kader partai masih memilih orang tersebut sebagai ketum. Sehingga demokrasi tetap berjalan.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengusulkan jabatan ketua umum partai politik dibatasi agar terjadi demokratisasi di tubuh parpol. Anggota DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, Ketum Parpol adalah jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan dari kader.
"Harus dicatat, Ketum Parpol adalah jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan (election), bukan dari seleksi berdasar kriteria baku yang terukur (selection)," kata Hendrawan, Kamis (21/5).
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.
Menurutnya tidak masalah selama kader partai masih memilih orang tersebut sebagai ketum. Sehingga demokrasi tetap berjalan.
"Selama yang berhak pilih memutuskan memilih orang yang sama, maka berdasar prinsip yang juga demokratis, hal tersebut juga harus kita terima," ucapnya.
Partai Beda dengan Organisasi Bisnis
Dia menambahkan, modal sosial partai berbeda dengan organisasi birokrasi atau organisasi bisnis. Partai menjual ideologi, karisma dan program-program afiliasi emosional. Bukan semata-mata profesionalitas pengelolaan.
"Sehingga lebih kompleks. Bahkan ada korelasi kuat antara posisi elektoral dengan stabilitas kepemimpinan partai," kata dia.
Meski begitu, kata Hendrawan, ide pembatasan jabatan ketum parpol adalah ide menarik. "Ide yang menarik, terutama untuk mereka yang sangat khawatir dengan berjangkitnya fenomena oligarki di era demokratisasi saat ini," tukasnya.
(mdk/eko)