Soal UN, Komisi X DPR sebut sejak dilantik Mendikbud bikin stres
Soal UN, Komisi X DPR sebut sejak dilantik Mendikbud bikin stres. Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan, proses penetapan kebijakan moratorium UN terkesan tiba-tiba dan tergesa-gesa tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi X DPR RI.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memutuskan untuk melakukan moratorium terhadap pelaksaan Ujian Nasional (UN). Keputusan ini rencananya mulai berlaku pada 2017 setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Inpres.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan, proses penetapan kebijakan moratorium UN terkesan tiba-tiba dan tergesa-gesa tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi X DPR RI. Dengan kebijakan ini, kata dia, para pemangku kepentingan dari 34 Provinsi dan 516 Kabupaten/Kota menanyakan langsung ke Komisi X DPR RI.
Salah satu pertimbangan moratorium UN yang disampaikan Mendikbud adalah agar orangtua tidak perlu stress tahunan karena adanya UN. Padahal, kata Riefky, bila disimak secara mendalam, pemangku kepentingan pendidikan mengalami stress bulanan karena adanya kebijakan Mendikbud.
"Sejak dilantik tanggal 27 Juli 2016, paling tidak, selama empat bulan ini ada lima kebijakan Mendikbud yang membuat stres bulanan yaitu full day school, sertifikasi guru akan diganti dengan program baru yang disebut dengan resonansi finansial, merevitalisasi komite sekolah dengan wajah baru dengan nama Badan Gotong Royong Sekolah, ingin merombak K13, dan yang terakhir moratorium UN. Jadi, bukan lagi stres tahunan tetapi stres bulanan," jelas Riefky dalam rilis yang diterima merdeka.com, Senin (28/11).
Wasekjen Partai Demokrat ini mengatakan, Komisi X DPR RI akan mengundang Mendikbud pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 untuk meminta penjelasan secara langsung terkait dengan rencana moratorium UN. Komisi X DPR, kata dia, ingin mendapatkan penjelasan secara komprehensif mulai dari apakah moratorium UN sudah didahului kajian dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis dan bagaimana hasil kajiannya.
Dia mempertanyakan, apakah proses pengambilan kebijakan moratorium UN sudah melibatkan para pemangku kepentingan. Kemudian, bagaimana rencana realokasi anggaran UN tahun 2017, bagaimana langkah mendatang terhadap evaluasi peserta didik dan satuan pendidikan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
"Komisi X DPR akan menyerap aspirasi pada saat masa reses bulan Desember 2016, baik secara kunker Komisi maupun kunker perorangan. Kebijakan moratorium UN ini merupakan isu penting karena melibatkan banyak pihak yaitu 34 Provinsi, 516 kabupaten/kota, melibatkan 7.662.145 peserta didik (belum peserta didik di bawah naungan Kemenag) dan alokasi anggaran yang sudah anggarkan mendekati Rp 500 miliar," terang Riefky.
Komisi X DPR juga meminta pemerintah untuk tidak menambah kegaduhan dengan tidak mengeluarkan kebijakan pendidikan yang menjadi gaduh pendidikan. Alangkah baiknya, lanjut dia, kebijakan pendidikan nasional yang akan diputuskan sudah melalui proses yang matang, dan diputuskan pada saat situasi dan kondisi yang sebagain besar pemangku kepentingan sudah memahaminya.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Apa yang diklaim oleh video tentang Mahfud MD dan DPR? Video tersebut mengandung narasi bahwa Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersama DPR membongkar kebusukan hakim MK saat pelaksanaan Pilpres.
-
Kapan Mohammad Nazir Datuk Pamoentjak wafat? Ia wafat di Bern, Swiss pada tanggal 10 Juli 1965 di usianya yang sudah 68 tahun.
Baca juga:
Polemik ujian nasional dari era SBY hingga akan dihapus Jokowi
Hanura soal UN dihapus: Mendikbud sekarang senang buat kejutan
Pekan ini, Jokowi gelar ratas bahas penghapusan UN
Soal moratorium UN, Anies sebut sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu
Aher tegaskan Jawa Barat siap ikut moratorium UN