Soal Usulan RS Khusus Pejabat, Demokrat Ingatkan Situasi Negara Sedang Berat
Semua pihak seharusnya memahami kondisi negara di tengah lonjakan kasus Covid-19. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bukan soal usulan RS khusus pejabat.
Partai Demokrat angkat bicara terkait usulan Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw mengenai RS penanganan Covid-19 khusus pejabat negara. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, semua pihak seharusnya memahami kondisi negara di tengah lonjakan kasus Covid-19.
"Situasi negara kita saat ini memang sedang berat-beratnya. Covid-19 memang sedang ganas-ganasnya dengan berbagai variannya," ujar Herzaky kepada merdeka.com, Kamis (8/7).
-
Bagaimana Koalisi dibentuk dalam sistem multipartai di Indonesia? Di negara demokrasi yang menganut multi-partai seperti di Indonesia, koalisi biasanya dilakukan oleh beberapa partai yang menjadi peserta pemilu legislatif. Sehingga, apa itu koalisi adalah gabungan antara beberapa partai peserta pemilu legislatif untuk mencapai tujuan tertentu.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Demokrasi Pancasila diterapkan di Indonesia? Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Dahulu, Indonesia sempat menganut ideologi Demokrasi Pancasila.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bukan soal usulan RS khusus pejabat. Sebab, sudah banyak berita duka datang menghampiri. Duka dari keluarga, sahabat, rekan kerja, dan tetangga maupun lingkungan sekitar. Kondisi di ruang perawatan RS juga tak kalah mengkhawatirkan. Krisis oksigen menghantui.
"Karena kita tahu, tak sedikit pasien positif covid-19 yang tidak kebagian oksigen, tidak kebagian tempat di ICU, maupun tidak kebagian kamar rawat inap di rumah sakit," jelasnya.
Demokrat melihat, seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan perawatan terbaik. Bukan hanya pejabat negara saja.
"Bagi kami, Partai Demokrat, tiap nyawa itu sangat berharga, siapapun itu, baik rakyat kecil maupun pejabat. Tentunya semua patut mendapatkan pertolongan terbaik tanpa ada kecuali," tegasnya.
Sebelumnya, Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw mengusulkan adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Menurutnya, pemerintah lupa menyediakan fasilitas kesehatan untuk pejabat negara ketika virus corona merebak.
"Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu corona lahir, kementerian kesehatan harus mulai waspada. harus sudah mulai waspada," ucapnya dalam acara rilis survei persepsi netizen terhadap penanganan Covid-19 pada Rabu (7/7).
Menurutnya, pejabat negara harus diistimewakan. Sebab, mereka memikirkan negara dan rakyatnya. Dia sedih pejabat harus datang ke emergency rumah sakit hingga terlunta-lunta.
"Saya sedih, saya hadapi, sampai saya punya satu teman, komisi II, tiga hari lalu baru meninggal. Saya sampai mengemis-ngemis saya punya ketua fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua komisi IX, saya punya ketua umum PAN semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. itu sampai segitunya," ungkapnya.
Maka dari itu, Rosaline mendorong adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Ia peduli terhadap kesehatan rekan-rekannya di DPR.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara. segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," ucapnya.
PAN Minta Maaf
Partai Amanat Nasional meminta maaf atas usulan Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw soal perlunya rumah sakit khusus untuk pejabat. Jubir PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, Rosaline Rumaseuw tidak mewakili partai.
"PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai," kata Viva lewat keterangannya, Kamis (8/7).
Di sisi lain, Viva memahami keprihatinan yang dirasakan Rosaline. Menurutnya, Rosaline mengusulkan itu lantaran rekannya meninggal akibat kesulitan cari rumah sakit.
"Di samping itu dokter Rosaline masih merasa sedih karena ada John Mirin, anggota fraksi PAN DPR RI, Daerah Pemilihan Papua, dan beberapa kawannya di partai politik lain meninggal karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit yang memang kondisinya sudah full capacity saat itu," ungkapnya.
Baca juga:
Golkar Tolak RS Khusus Pejabat: Semua Dapat Perlakuan Sama
PAN Minta Maaf Soal Kader Usul Rumah Sakit Khusus Pejabat
PAN Tegur Keras Rosaline Rumaseuw yang Usulkan RS Khusus Pejabat
Ketua DPP NasDem sebut Usulan PAN Minta RS Khusus Pejabat Menyakiti Perasaan Publik
PKS Tak Setuju RS Khusus Pejabat: Sudah Banyak Fasilitas Pejabat dari Uang Rakyat