Sudah ada dana reses, alasan Hanura tolak dana aspirasi Rp 11,2 T
Dana reses sendiri alokasinya hampir tembus Rp 1 triliun tiap tahunnya.
Fraksi Hanura DPR tegas menolak Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau biasa disebut dana aspirasi yang tengah ramai dibicarakan dan sedang di bahas di DPR. Sebab, selama ini anggota DPR sudah mendapat dana reses untuk program pembangunan di daerah.
"Selama ini setiap anggota difasilitasi dengan dana reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di dapil," kata Ketua Fraksi Partai Hanura DPR, Nurdin Tampubolon di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (18/6).
Oleh sebab itu, dia menilai, belum adanya urgensi dari wacana program dana aspirasi tersebut. Sejauh ini dana yang digunakan untuk membangun Dapil berasal dari sumbangan seluruh anggota Fraksi Hanura. Meskipun jumlah anggota DPR dari Hanura hanya 16 orang.
"Ini sebagai bentuk janji dan tanggung jawab kami terhadap rakyat dan negara," tuturnya.
Sementara itu, anggota DPR selama ini kembali ke daerah pemilihan masing-masing terutama pada saat reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Setiap anggota DPR mendapatkan dana reses sebelum berkunjung ke dapil. Total alokasi dana reses pada 2014 hampir Rp 1 triliun, yakni Rp 994,9 miliar.
Nurdin menambahkan, Fraksi Hanura tidak akan mengambil alih tugas-tugas yang bukan menjadi tugas dan fungsi dari DPR. Nurdin mengatakan, usulan dana aspirasi ini salah satu tindakan yang sangat menyakitkan bagi rakyat.
Dana aspirasi ini diupayakan DPR masuk dengan memberikan payung hukum dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 atau dikenal dengan UU MD3 dari pasal 80 huruf J. Jika ini lolos, maka tiap anggota DPR akan mendapatkan pagu dana Rp 20 miliar per orang pertahun atau total Rp 11,2 triliun per tahun. Sebelumnya, DPR juga mengajukan proyek pembangunan kompleks DPR senilai Rp 1,7 triliun.
Baca juga:
Hanura tolak dana aspirasi Rp 11,2 triliun
'Dana aspirasi seharusnya masuk dalam Musrembang'
Helmy Faishal sebut PKB tolak dana aspirasi tetapi setuju DAK
Tak setujui dana aspirasi, NasDem absen rapat pembentukan Panja DPR
PAN sebut jumlah dana aspirasi tiap dapil tidak sama
DPR terpecah soal usulan dana aspirasi Rp 11,2 triliun
-
Bagaimana cara tarian Dana Syarah diiringi? Pertunjukan tari dana syarah sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu diiringi lagu dana dan tarian dengan iringan lagu syarah.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Kapan Hanung Cahyo Saputro dilantik? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana melantik pejabat Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro di Gradhika Bhakti Praja Building, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No 9 Semarang pada Minggu (24/9) kemarin.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Di mana tarian Dana Syarah berasal? Dana Syarah merupakan tarian yang aslinya berasal dari Timur Tengah.