Survei Indikator: Parpol dan DPR Konsisten Paling Bawah Tingkat Kepercayaan Publik
"Padahal demokrasi tidak bisa lepas dari parpol. Jadi DPR dan parpol perlu ada perbaikan sistematik apalagi jelang Pemilu 2024," imbuhnya.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan Institusi Negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Partai Politik (Parpol) konsisten paling rendah dibandingkan dengan institusi lainnya. Tercatat DPR hanya mendapatkan kepercayaan publik sebesar 4,8 persen dan parpol 4,5 persen.
"Lagi-lagi trans terhadap institusi politik yamg menjadi etalase demokrasi seperti parpol, DPR, DPD dan MPR itu relatif lebih rendah dibanding yang lain," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparan Hasil Survei Nasional secara virtual, Senin (11/7).
-
Kapan survei Indikator Politik Indonesia dilakukan? Survei tersebut melibatkan 810 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error sekitar 3,5 persen.
-
Apa tujuan dari survei Poltracking Indonesia? Tujuan survei untuk mengukur sejauh mana efektivitas langkah para kandidat dalam meningkatkan elektabilitasnya, serta sejauh mana pengaruh faktor eksternal di luar kandidat dapat mempengaruhi peta elektoral terkini.
-
Kapan Survei Poltracking Indonesia tentang elektabilitas pasangan capres-cawapres dilakukan? Survei ini diselenggarakan Poltracking Indonesia mulai tanggal 29 Oktober hingga 5 November 2023.
-
Apa saja aspek yang dinilai dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltim? IDI diukur berdasarkan 3 aspek dan 22 indikator. Beberapa aspek penilaian IDI Kaltim yang mengalami peningkatan di antaranya, Aspek Kebebasan dari 89,46 naik menjadi 91,40. Aspek Kesetaraan dari 76,67 naik menjadi 79,25. Dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dari 77,90 naik menjadi 81,06.
-
Bagaimana metode yang digunakan dalam survei Indikator untuk mengukur elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden? Survei dilakukan dengan wawancara responden menggunakan telepon pada 23-24 Desember 2023. Pewawancaranya terlatih dan profesional. Target populasi WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/handphone, sekitar 83 persen dari populasi nasional. Sampel sebanyak 1.217 responden dipilih melalui kombinasi random digital dialling (RDD) (265 responden) dan double sampling (952 responden).
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
"Semua ini adalah lembaga negara tetapi parpol dan DPR institusi demokrasi paling penting dan sayangnya rating mereka di mata publik konsisten ada di peringkat paling bawah," tambahnya.
Sementara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tercatat mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi sebesar 26,2 persen. Posisi kedua yakni kepercayaan publik terhadap Presiden sebesar 17,5 persen.
Kemudian kepolisian mendapat kepercayaan publik sebesar 13,1 persen. Lalu Pengadilan sebesar 10,3 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 9,9 persen, Kejaksaan Agung sebesar 9,1 persen.
Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebesar 6,5 persen dan Dewan Pimpinan Daerah mendapat kepercayaan publik sebesar 5,8 persen.
Menurut Burhanuddin, melihat hasil tren kepercayaan publik yang ternyata relatif rendah terhadap institusi politik, perlu adanya pembenahan. Apalagi menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Padahal demokrasi tidak bisa lepas dari parpol. Jadi DPR dan parpol perlu ada perbaikan sistematik apalagi jelang Pemilu 2024," imbuhnya.
Untuk diketahui, Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
Baca juga:
Analisa Peluang Menang Jika Puan Dijodohkan dengan Anies di Pilpres 2024
Survei Indikator: Masyarakat Yakin Kejaksaan Agung Tuntaskan Kasus Korupsi Migor
Indikator Politik: Lima Kali Berturut-turut Turun, Survei Kinerja Jokowi Kini Rebound
Presiden Jokowi Disarankan Evaluasi Kinerja Kabinet
Survei: Masyarakat Puas Kinerja Pemerintah Tangani Mudik, Polri Berperan Besar
Masyarakat Dukung Jaksa Agung Burhanuddin Tuntaskan Kasus Minyak Goreng