Survei LSI: Mayoritas Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi
Djayadi mengatakan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden merata di semua segmen responden. Dari segi gender, usia, etnis, agama, pekerjaan dan pendidikan.
Mayoritas responden menilai puas dengan tingkat kinerja Presiden Joko Widodo. Temuan itu berdasarkan hasil Lingkaran Survei Indonesia yang dirilis hari ini Kamis (3/3).
Responden yang sangat puas diangka 7,5 persen, cukup puas 58,8 persen, kurang puas 23,7 persen, tidak puas sama sekali 6,2 persen dan tidak jawab 3,8 persen.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan LSI melakukan survei? “Kalau melihat data-data ini, yang belum menentukan pilihan untuk pilihan kedua masih sangat besar. Itu berarti dinamika dukungan masih sangat tinggi,” Adapun survei ini dilakukan pada awal Desember 2023, memakai metode random digit dialing (RDD) dengan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
-
Apa saja yang diresmikan Jokowi di Sulawesi Barat? "Juga pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 22,4 kilometer yang ditangani dengan Inpres Jalan Daerah," ucap Jokowi.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Nanti kita lihat apakah masyarakat yang puas atas kinerja Presiden juga menginginkan Presidennya diperpanjang masa jabatannya," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan surveinya, Kamis (3/3).
Meski begitu, tren kepuasan atas kinerja Presiden menurun pada Februari 2022 dibanding Desember 2021. Dari dari 71,4 persen menjadi 66,3 persen.
"Ada penurunan terhadap tingkat kepuasan kinerja Presiden, kalau dibandingkan dengan Desember 2021 berdasarkan survei kali ini, dari 71,4 jadi 66,3 persen," jelasnya.
Dia mengatakan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden merata di semua segmen responden. Dari segi gender, usia, etnis, agama, pekerjaan dan pendidikan.
"Yang agak rendah di masyarakat di berpendidikan tinggi yang kuliah," terang Djayadi.
Selain itu, dia mengungkapkan, mayoritas responden menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan adanya Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Responden Nilai Kondisi Ekonomi Terus Menurun
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menjabarkan surveinya terkait kondisi ekonomi, politik dan hukum di Indonesia. Mayoritas responden menilai kondisi ekonomi dan penegakan hukum buruk.
Pada kondisi ekonomi masyarakat memilih sangat baik 3,1 persen, baik 20,1 persen, sedang 31,7 persen, buruk 37,9 persen, dan sangat buruk 4,1 persen. Tidak jawab 3,1 persen
"Kondisi ekonomi nasional pada Februari 2022 ini yang menilai buruk masih lebih tinggi dari pada yang menilai baik," kata Djayadi.
Pada kondisi penegakan hukum nasional, yang menjawab sangat baik 1,8 persen, baik 27,9 persen, sedang 29,9 persen, buruk 31,0 persen dan sangat buruk 2,7 persen. Tidak jawab 6,6 persen.
"Yang menilai buruk cenderung sedikit lebih banyak dibandingkan yang menilai baik," ujarnya.
Sedangkan, pada kondisi politik nasional, responden yang menjawab sangat baik 2,2 persen, baik 23,9 persen, sedang 36,4 persen, buruk 22,2 persen, dan sangat buruk 4,0 persen. Tidak jawab 11,4 persen.
"Ada kecenderungan sejak Januari 2020, Desember 2021 dan Februari 2022 ada kecenderungan persepsi negatif terhadap kondisi politik nasional itu meningkat," terang Djayadi.
Survei ini menggunakan metode simple random samping dengan 1.197 responden. Margin of error +- 2,89% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini mewakili 71% dari populasi pemilih nasional.
(mdk/fik)