Survei PDB: Elektabilitas Jokowi mentok di angka 36 persen

Stagnannya tingkat elektabilitas Jokowi disebabkan oleh gaya blusukan yang selalu dipublikasikan.

Elektabilitas bakal calon presiden PDIP, Joko Widodo stagnan di angka 36 persen. Dalam survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB) pada rentang 24 April hingga 2 Mei 2014, elektabilitas Jokowi 36,7 persen.

Peneliti PDB Agus Herta S mengatakan, stagnannya tingkat elektabilitas Jokowi disebabkan oleh gaya blusukan yang selalu dipublikasikan. Menurutnya, gaya tersebut sudah harus ditinggalkan.

"Jokowi yang berbaur dengan blusukannya. Saya kira itu mulai harus ditinggalkan. Saya kira harus melihat ide-ide yang lain yang harus menarik simpati rakyat yang lain," kata Agus Herta S usai memaparkan hasil survei serial capres cawapres pasca-pemilu legislatif, di Jakarta, Rabu (14/5).

Menurutnya, jumlah masyarakat yang suka dengan kepemimpinan Jokowi dengan gaya blusukannya mentok di angka 30 persen. Sementara ada 70 persen suara yang bisa diperebutkan calon presiden lain.

"Ada 70 persen masyarakat yang suka dengan sosok yang lain, apakah ketegasannya, kewibawaannya, dan itu harus dibuktikan tim Jokowi dan rekannya."

Dari tujuh kali survei yang dilakukan PDB, tingkat elektabilitas Jokowi mengalami naik turun, dan stagnan di angka tertinggi, yakni 36 persen. Pada survei yang dilakukan pada September 2013, elektabilitas Jokowi berada di angka 36 persen, Oktober 37,6 persen, November 33 persen, Januari 2014 menurun ke angka 28 persen, Februari kembali naik 31,8 persen, Maret 29,8 persen, dan April - Mei 2014 menjadi 36,7 persen.

Survei dilakukan kepada 1.200 orang di 33 provinsi dengan rentang waktu 24 April hingga 2 Mei 2014. Dengan margin of error kurang lebih 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga:
Hadiri deklarasi di DPP PDIP, Jokowi pakai mobil dinas
Cak Imin: Saya yakin Pak Jokowi orang yang beramal saleh
PDIP: Pertemuan Jokowi dan Ical belum tentu koalisi
Wali Kota Solo: Nyapres, Jokowi lebih baik mundur dari gubernur
Jokowi sebenarnya ingin mundur, tapi takut tak diizinkan DPRD