Survei Poltracking: Masyarakat puas dengan kinerja KPK dan DPR

Publik juga setuju dengan sistem demokrasi di Indonesia.

Lembaga survei Poltracking Indonesia dalam acara rilis hasil survei nasionalnya, mempresentasikan hasil polling yang dilakukan antara 23-31 Maret 2015, dengan melibatkan 1.200 responden guna melihat evaluasi publik terhadap kinerja institusi lembaga demokrasi. Dalam hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyebut, hasil survei tertinggi yang menunjukkan kepuasan publik akan kinerja institusi demokrasi, tertuju pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 69,4 persen, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 67,9 persen, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 44,8 persen.

"Hasil survei ini memiliki Margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan 95persen. Untuk peringkat tertinggi kepuasan publik pada kinerja institusi demokrasi, peringkat pertama jatuh kepada lembaga KPK, kemudian TNI, dan terakhir pada lembaga KPU. Sementara Lembaga Kepresidenan juga mendapat persentase kepuasan publik sebesar 42,7 persen," ujar Yuda saat ditemui usai acara diskusi di sebuah hotel kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (19/15).

Selain itu, hasil survei tersebut juga menunjukkan respons ketidakpuasan publik terhadap sejumlah institusi, dengan peringkat paling atas kepada lembaga DPR dengan respons sebanyak 66,5 persen. Peringkat itu kemudian juga dibarengi dengan ketidakpuasan publik atas kinerja lembaga partai politik, sebesar 63,5 persen, dan juga kepada institusi Polri dengan respons sebesar 55,9 persen.

Selain evaluasi terhadap kinerja lembaga demokrasi, Hanta juga melakukan survei terhadap efektivitas keberhasilan sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam kategori survei tersebut, mereka berhasil mendata respons sebanyak 67,9 persen, bagi koresponden yang beranggapan bahwa sistem demokrasi, merupakan sistem terbaik yang cocok diterapkan di Indonesia. Sementara 67,9 persen responden lainnya mengatakan setuju, sebanyak 15,8 persen justru mengatakan tidak setuju. Namun, ada juga 16,3 persen dari sisa responden lainnya, yang meresponnya dengan 'tidak tahu' atau 'tidak menjawab'.

"Publik setuju dengan sistem demokrasi di Indonesia. Menurut mereka, demokrasi bisa membuat masyarakat bebas berekspresi dan berpendapat," ujar Hanta.

"Tingginya dukungan publik terhadap sistem demokrasi bisa dilihat dari 2 hal, yakni berupa peluang dan ancaman. Demokrasi akan menjadi peluang jika terkonsolidasi dengan baik dan berhasil mensejahterakan publik, serta diikuti dengan pembenahan institusi. Sebaliknya, demokrasi akan menjadi ancaman, jika tidak dibarengi dengan pembenahan institusi demokrasi itu sendiri," pungkasnya.