Tahapan Pilkada akan Dimulai, Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan Anggaran
"Kasihan KPU dan Bawaslu kalau anggaran tidak juga dicairkan. Kalau anggaran tak juga turun tentunya mereka tidak bisa kerja. Tahapan-tahapan pilkada tentunya terkendala juga," kata Tito.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebutkan sukses tidaknya pelaksanaan pilkada serentak sangat tergantung dengan anggaran. Baik melalui APBD maupun APBN.
"Artinya anggaran adalah napasnya pilkada. Tanpa anggaran, pilkada tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama," kata Tito saat memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Sumatera Utara di Medan. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (3/7).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir? Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir pada 7 Januari 1905, di Cepu, Jawa Tengah.
-
Siapa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo? Kartosoewirjo merupakan tokoh populer di balik pemberontakan DI/TII pada tahun 1948.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
Selain menghadirkan Mendagri, rapat koordinasi juga diikuti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah dan sejumlah tokoh lainnya.
Tito mengatakan, mengingat pentingnya anggaran, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mencairkan anggaran untuk pelaksanaan berbagi tahapan pilkada serentak yang akan digelar awal Desember 2020.
"Kasihan KPU dan Bawaslu kalau anggaran tidak juga dicairkan. Kalau anggaran tak juga turun tentunya mereka tidak bisa kerja. Tahapan-tahapan pilkada tentunya terkendala juga," katanya.
Ia mengatakan, dari data yang ada dua pekan lalu, di Sumut masih merah dalam hal pencairan anggaran untuk pilkada di kabupaten dan kota.
Padahal anggaran itu, kata Tito, sebelum 15 Juli harus dicairkan untuk pelaksanaan tahapan pilkada yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19.
Dia mengatakan bahwa KPU membutuhkan anggaran untuk beli barang sehingga harus cepat dicairkan. Tito mengungkapkan mulai 15 Juli nanti pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara "door to door" sudah dilaksanakan yang tentunya membutuhkan anggaran cukup besar.
"Alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir hampir semua daerah sudah terjadi peningkatan realisasi pencairan anggaran. Ini tentunya sangat menggembirakan," katanya.
Baca juga:
Verifikasi Faktual, Petugas KPU di Jember Kaget Terdaftar Sebagai Pendukung Bupati
Gerindra Minta KPU Patuhi MK, Tolak Pengguna Narkoba Maju Pilkada
Apkasi Dukung Pelaksanaan Pilkada 2020
Untung Rugi Berebut Kuasa di Tengah Pandemi Covid-19
PKB dan NU Dukung Ifan Ariadna di Pilkada Jember