Taufik bisa nyaleg lagi, Gerindra serahkan keputusan ke KPU
Mantan terpidana kasus korupsi bisa mendaftar sebagai calon legislatif. Hal itu setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.
Mantan terpidana kasus korupsi bisa mendaftar sebagai calon legislatif. Hal itu setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.
Politisi Partai Gerindra Muhammad Taufik menyambut baik putusan itu. Dia getol melawan KPU agar bisa mencalonkan diri karena terganjal statusnya sebagai mantan terpidana korupsi.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Kapan Sepur Kluthuk Jaladara diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Terkait pencalegan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, Partai Gerindra menyatakan bakal menunggu bagaimana sikap dari KPU terkait putusan MA.
"Kita menunggu bagaimana nanti sikap KPU. Semua kita serahkan kepada institusi yang berwenang," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (16/9).
Gerindra tidak mempermasalahkan keputusan MA yang membikin mantan koruptor maju memperebutkan kursi parlemen. Mereka juga tidak ikut campur terhadap manuver Taufik yang selama ini melawan aturan tersebut.
"Kita juga hormati yang bersangkutan (Taufik) melakukan pembelaan dirinya, melakukan gugatan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Punya hak asasi dan ingin ada keadilan," kata Riza.
Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung membatalkan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal yang melarang koruptor nyaleg itu digugat oleh sejumlah mantan terpidana.
MA mengabulkan gugatan pada 13 September lalu. Adapun pertimbangan MA, Peraturan KPU (PKPU) itu bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017 soal Pemilu.
"Pertimbangan hakim, bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017," ujar Jubir MA Suhadi ketika dikonfirmasi.
Baca juga:
Moeldoko: Kalau sudah putusan MA kita ikuti
Golkar akan patuhi putusan MA soal caleg mantan napi korupsi
Meski putusan MA mengikat, PDIP tutup celah eks koruptor nyaleg
Perlu pasal khusus di UU Pemilu untuk cegah politik uang
Bolehkan eks napi koruptor nyaleg, MA dinilai ciderai harapan rakyat
PAN sayangkan MA bolehkan eks napi koruptor nyaleg