Teten sebut Luhut yang bawa eks petinggi Freeport masuk Istana

Namun Teten tegaskan tidak ada kaitannya antara pengangkatan Yuni dengan perpanjangan Freeport.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki angkat bicara soal pengangkatan Yuni Rusdinar sebagai Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden. Yuni yang notabene pernah menjabat sebagai petinggi PT Freeport Indonesia itu diangkat menjadi Deputi I saat Luhut Pandjaitan masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden.

"Yuni diangkat oleh Kepala Staf Presiden saat itu, Luhut Pandjaitan, setelah meninggalkan PT Freeport Indonesia di awal tahun 2015," kata Teten di Istana, Jakarta, Selasa (22/12).

Teten mengklaim bila pengangkatan Yuni berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dia miliki. Tugas pokok Yuni sebagai tenaga ahli utama pada deputi bidang pengendalian dan pengawasan program prioritas pemerintah.

"Karena itu Yuni tidak ada konflik kepentingan maupun hubungan apapun dengan Freeport Indonesia," klaim Teten.

"Yuni Rusdinar adalah tenaga ahli utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan tidak pada posisi pengambil keputusan strategis," tandasnya.

Untuk diketahui, nama Yuni Rusdinar mencuri perhatian publik dan pengguna media sosial. Setelah Mantan Staf Kepresiden SBY Andi Arief dalam Twitternya curiga penunjukan Yuni ada kaitannya dengan kasus 'Papa Minta Saham' yang menjadi sorotan publik saat ini.

Yuni menjabat sebagai Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden sejak beberapa bulan lalu saat Kepala Staf Presiden masih dijabat Luhut Pandjaitan. Sebelumnya, pada bulan Januari 2015, Yuni masih menjabat sebagai salah satu petinggi PT Freeport Indonesia.

Baca juga:
Setnov sudah mundur dari Ketua DPR, sidang etik harus dilanjutkan
Sembari sindir Setnov, ini makna hari ibu bagi Zulkifli Hasan
Kejaksaan Agung masih lengkapi bukti kasus Setya Novanto
Jubir Wapres JK sebut Masinton justru membuat kegaduhan baru
Setnov masih bercokol, citra DPR tak membaik di mata rakyat
Kinerja DPR tahun ini terburuk sepanjang sejarah!
Politikus PDIP sebut JK ada di belakang semua kegaduhan politik