Tingkah memalukan anggota MKD, bikin pesimis adili etika Setnov
Di tengah kisruh pencatutan nama presiden, MKD seolah menunjukkan 'tameng' untuk Setnov.
Hingga kini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI nampaknya masih belum bisa mengatasi kegaduhan akan kasus rekaman Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Rekaman tersebut semakin memanas karena ada pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang membuat keduanya naik pitam.
Di tengah kisruh ini, MKD seolah menunjukkan 'tameng' untuk Setnov. Dari sidang Setnov yang dilakukan secara terbuka kemudian tertutup, hingga tingkah-tingkah aneh yang dilakukan MKD membuat banyak anggapan bahwa itu pembelaan MKD untuk Setnov.
Tak heran jika banyak masyarakat Indonesia yang pesimis akan sikap MKD dalam mengadili etika Setnov. Satu per-satu kecaman untuk MKD pun menambah panas keadaan.
Lalu, tingkah seperti apa yang dilakukan MKD, yang membuat masyarakat Indonesia pesimis akan keadilan kasus Setnov? berikut di antaranya:
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Siapa yang mendapat santunan duka dari Jokowi? Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.
-
Bagaimana Serka Sudiyono mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi? Saat itu pula Serka Sudiyono mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Ia pun tak menyangka, hari di mana ia mendapat hadiah sepeda itu merupakan hari ulang tahun istri dan anak pertamanya. Sepeda itu langsung dipakai oleh anaknya ke sekolah.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Apa yang ditinjau oleh Jokowi di Kabupaten Keerom? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
-
Siapa Jhony Saputra? Merupakan Pengusaha Muda Jhony Saputra, yang disebut sebagai pengusaha muda berkecukupan, menjabat sebagai komisaris utama di PT Jhonlin Argo Raya (JARR), sebuah perusahaan yang tergabung dalam Jhonlin Group milik Haji Isam.
Baca juga:
Politisi muda PDIP ajak lawan kriminalisasi pers dalam kasus Setnov
KPK siap koordinasi dengan Kejagung soal kasus 'Papa Minta Saham'
Beranikah MKD copot Setya Novanto dari kursi Ketua DPR?
Kejagung tolak permintaan Luhut pinjam rekaman 'Papa Minta Saham'
Akbar Faizal laporkan tiga anggota MKD di kasus 'Papa Minta Saham'
Kehadiran tiga anggota MKD ke kantor Luhut menuai kecaman
Tiga orang anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kahar Muzakir, Ridwan Bae, dan Adies Kadir, nampak hadir saat Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyampaikan konferensi pers di kantornya, Jumat (11/12). Kedatangan mereka dikecam karena saat ini MKD tengah menangani kasus permintaan saham Freeport Indonesia yang diduga dilakukan ketua DPR Setya Novanto di mana nama Luhut Pandjaitan disebut paling banyak dalam rekaman 'Papa Minta Saham'.
Anggota komisi III DPR Masinton Pasaribu mempertanyakan maksud dan tujuan ketiga anggota MKD datang ke jumpa pers Luhut. Menurut Masinton, tak seharusnya mereka hadir.
"Saya masih bingung kenapa kemarin sejumlah anggota MKD datang ke agendanya Luhut. Seharusnya itu kan tak boleh. Kalau memang mereka diundang Luhut, seharusnya mereka tak datang. Dan kalau memang mereka yang inisiatif datang, seharusnya Luhut melarang," Kata Masinton di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12).
Mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Marpaung pun mengungkapkan hal sama. Dalam pandangannya, tidak seharusnya MKD bertandang ke kantor Luhut sekalipun mendapat undangan resmi. "Kita kan tahu kasus Freeport ini lagi dalam masa proses. Sehingga takutnya masyarakat menilai lain dalam pertemuan ini," ucapnya.
Akan lebih baik pertemuan antara Luhut dan MKD dilangsungkan di persidangan yang rencananya digelar Senin (14/12). "MKD jangan ke Luhut, tapi Luhut yang ke sana. Seharusnya seperti itu," tutupnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan kenapa MKD hadir dalam jumpa pers Luhut itu. Dasco mengatakan, Luhut mengundang MKD untuk hadir dalam acara itu.
"Itu undangan resmi bukan Pak Luhut secara pribadi, tapi undangan menggunakan kop kantor Menko Polhukam. Jadi waktu hari Jumat memang ada undangan resmi dari kantor Menok Polhukam kepada ketua MKD, para wakil ketua MKD, dan anggota MKD," tutup Dasco di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/12).
Ridwan Bae dan Akbar Faizal saling lapor, bikin malu MKD
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengaku malu atas tindakan anggota MKD dari Fraksi Golkar Ridwan Bae yang melaporkan anggota MKD dari Fraksi NasDem Akbar Faizal ke MKD atas tuduhan membocorkan rahasia sidang.
"Tentu ini mempermalukan MKD sendiri. Kita sebagai orang di dalam MKD itu ternyata tidak paham roh MKD. Saya sebagai pimpinan sangat menyesalkan adanya laporan, karena seharusnya bisa diselesaikan secara baik. Bahwa MKD itu orang beretika," ujar Junimart di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).
Dalam rapat pimpinan yang akan digelar ini, lanjut Junimart, dia akan mengusulkan agar kasus saling lapor ini segera diselesaikan secara baik dan tidak perlu melanjutkan laporan ke MKD. "Ini teman yang masuk setelah perkara, dan berperkara dalam perkara," imbuhnya.
Junimart menyesalkan tindakan kedua anggota yang mempermalukan lembaga etik DPR. "Kita tahu rohnya lah. Justru mereka tahu aturan, tapi justru mereka tidak tahu roh MKD," jelasnya.
Sebelumnya, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi NasDem Akbar Faizal kaget setelah mengetahui dilaporkan oleh anggota MKD dari fraksi Golkar Ridwan Bae ke MKD atas tuduhan membocorkan rahasia sidang. Pelaporan tersebut ia ketahui saat rapat internal yang digelar malam ini.
"Surat ini adalah surat dari Wakil Ketua DPR RI ditandatangani oleh saudara Fahri Hamzah adalah pengaduan anggota MKD namanya Ridwan Bae. Mengadukan saya kepada MKD. Atas alasan membuka informasi dalam rapat tertutup MKD. Kayaknya yang dimaksud ini adalah pernyataan saya ke pers pada pukul 00.30 Wib saya lupa pada malam apa," kata Akbar pasca rapat internal MKD di Kompleks Parlemen, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/12).
Tak terima karena dilaporkan ke MKD, Akbar lantas akan melaporkan balik Ridwan Bae atas tuduhan melanggar etika karena menghadiri konferensi pers yang digelar Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang digelar Sabtu (12/12).
"Menurut saya rakyat Indonesia perlu tahu apa yang sedang dipertunjukkan MKD. Atas alasan ini maka staf saya besok akan membuat surat mengadukan Ridwan Bae kepada MKD atas menghadiri panggilan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers yang menyangkut kasus ini," jelasnya.
Lucu, anggota MKD malah curhat sama Luhut
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memanggil Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi dalam kasus Papa Minta Saham. Luhut banyak ditanya seputar hubungannya dengan Riza Chalid maupun Setya Novanto.
Yang unik, anggota MKD asal Demokrat Guntur Sasono menyinggung soal kemarahan Luhut gara-gara namanya disebut 66 kali dalam persidangan itu. Guntur mengaku bisa memahami kemarahan Luhut. Ujung-ujungnya, dia malah curhat.
"Kami juga sakit. Kami baca SMS, lebih banyak yang mendurhakakan kami," kata Guntur di Gedung DPR, Senin (14/12).
Guntur mengaku sedih apa yang dilakukan MKD ternyata tak diapresiasi masyarakat. Walau begitu dia sempat meminta Luhut tak marah-marah.
"Saya harap Bapak bisa lebih arif," kata Guntur.
Luhut pun membalas curhat Guntur. "Saya tidak marah. Saya ini orang Batak. Mungkin karena tinggal di Gunung, jadi ngomongnya keras-keras," canda Luhut.
Luhut marahi MKD: Pertanyaan tak jelas jangan ditanya, bikin gaduh!
Suara Menko Polhukam Luhut Pandjaitan sempat meninggi saat bersaksi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ketika dicecar oleh anggota MKD dari Fraksi PAN Ahmad Bakri. Bakri menanyakan kepada Luhut mengenai kabar adanya pertemuan Menko Polhukam itu dengan kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Lucas.
"Apakah bapak bertemu dengan Lucas pengacara Setya Novanto malam-malam?" tanya Bakri.
"Saya sudah tidur jam 9.30 (21.30 WIB), Presiden telepon saya jam 10 (22.00 WIB) saja saya enggak angkat," jawab Luhut datar.
Namun, tiba-tiba reaksi wajah Luhut berubah. Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu geram dengan pertanyaan bakrie.
"Begini, jangan pertanyaan enggak jelas ditanyakan, ini yang buat negara gaduh. Kembangkan isu enggak jelas di sini (ruang sidang MKD)," kata Luhut dengan nada tinggi.
"Kalau ada yang salah ditemukan ya dihukum. Kita harus tegakkan aturan setiap warga negara," imbuhnya.
Mendengar nada tinggi Luhut, Bakri hanya diam. Sidang pun diskors untuk ibadah Salat Ashar.