Tolak dana aspirasi, NasDem ogah bujuk dan pengaruhi fraksi lain

"Tidak atas pribadi saja banyak yang korupsi, apalagi atas nama pribadi," jelas Victor soal penggunaan dana itu.

Partai Nasional Demokrat (NasDem) menjadi yang pertama menolak usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau program aspirasi senilai Rp 11,2 triliun. Sebagai bentuk keseriusannya, Fraksi NasDem di DPR memastikan semua anggota yang ada di panitia kerja sudah otomatis tak aktif lagi.

Meski bersikap menolak, NasDem tak ingin mempengaruhi fraksi lainnya. Meski bersikap menolak, NasDem tak ingin mempengaruhi fraksi lainnya. "Saya tidak perlu yakinkan ke teman fraksi lain sebagai seorang DPR negarawan. Kalau memang dia keliru, ya keliru saja tidak apa-apa," kata Ketua Fraksi Partai NasDem, Victor Laiskodat di Gedung DPR RI, Selasa (23/6).

Anggota Komisi I DPR ini juga mengatakan, setiap anggota dewan pasti mengetahui kewenangan yang ada di DPR, salah satunya terkait anggaran. Victor meyakini, program aspirasi tersebut menyalahartikan fungsi dari kewenangan yang dimiliki anggota dewan.

"Anggaran yang dimaksud kan bagaimana pemerintah meminta persetujuan setiap program kerja. Bukan mengalokasi sendiri sendiri untuk dipakai sendiri. Tidak atas pribadi saja banyak yang korupsi, apalagi atas nama pribadi," imbuhnya.

Oleh karena itu, Victor akan menyampaikan fungsi dari kewenangan DPR dalam rapat paripurna nanti. Namun jika DPR tetap menyetujui alokasi dana aspirasi, Victor kembali menegaskan partai akan walk out.

Baca juga:
Golkar kubu Agung tolak dana aspirasi DPR, kartel politik menguat
PDIP: Yang benar itu program aspirasi bukan dana aspirasi
Dana aspirasi bumerang bagi kinerja DPR
Ini alasan politikus Golkar dukung UP2DP
Ketimbang panen kritik, Hipmi minta dana aspirasi buat subsidi UMKM
Politikus Golkar: Tidak ada istilah Dana Aspirasi di DPR
Golkar yakin dana aspirasi tak akan diselewengkan