Tolak RUU Pemilu, NasDem Ingin Koalisi Pemerintah Solid
Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menjelaskan, alasan partai NasDem ingin selaras dengan visi misi Presiden Jokowi. Pada kesempatan sebelumnya, Jokowi juga mengisyaratkan RUU Pemilu untuk tidak dilanjutkan.
Partai NasDem memutuskan untuk menolak Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Padahal, NasDem sebelumnya mendukung undang-undang Pemilu untuk direvisi. Dengan ini, Partai NasDem setuju jika Pilkada dilaksanakan pada tahun 2024.
Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menjelaskan, alasan partai NasDem ingin selaras dengan visi misi Presiden Jokowi. Pada kesempatan sebelumnya, Jokowi juga mengisyaratkan RUU Pemilu untuk tidak dilanjutkan.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Apa yang dimaksud dengan Pemilu? Pemilu adalah proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi.
-
Apa tujuan utama Pemilu di Indonesia? Tujuan Pemilu secara Umum Tujuan pemilihan umum (Pemilu) secara umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan membentuk pemerintahan baru sesuai dengan kehendak rakyat.
-
Kenapa Pemilu penting? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"Menurut Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan visi dan misi Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," katanya, Senin (8/2).
Dia menjelaskan, parpol koalisi Jokowi juga menolak Revisi UU Pemilu. Terlebih, saat ini pemerintah sedang melakukan upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi corona.
"Bangsa Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19 dan melakukan upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkannya, maka kesolidan semua partai koalisi pemerintah dibutuhkan agar Indonesia dapat segera keluar dari pandemi ini," jelasnya.
Sebagai partai politik, kata Irma, NasDem berkewajiban melakukan kajian kritis terhadap setiap kebijakan. Namun, NasDem tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.
"Apalagi jika ditilik kebelakang, harus diakui bahwa UU ini baru saja direvisi tahun 2017, dan belum dilaksanakan, Jadi untuk apa direvisi lagi?" ucap eks Anggota DPR ini.
"Lebih baik energi yang ada kita fokuskan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 karena itu yg sangat urgent, agar ekonomi segera tumbuh dan kita dapat beraktifitas normal kembali," pungkasnya.
Sekedar informasi, DPR saat ini tengah menyusun draf revisi undang-undang tentang Pemilu. Draf tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional DPR 2021. RUU Pemilu di antaranya membahas soal ambang batas parlemen dan ambang batas presiden.
RUU Pemilu tetap mencantumkan ambang batas presiden sebesar 20 persen. Angka ini tidak berubah dari ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian ada ambang batas parlemen sebesar 5 persen.
Baca juga:
PKB Minta Jokowi Keluarkan Perppu Jika RUU Pemilu Tak Bisa Dibahas
Survei: Publik Memilih Pilpres dan Pileg Dipisah
Koalisi Pemerintah Akui Ikuti Sikap Jokowi Tunda Pembahasan RUU Pemilu
Survei Indikator: Mayoritas Pemilih Tak Ingin Pilkada Ditunda 2 Tahun
Survei: 63,2 Persen Pemilih Tak Setuju Pilpres dan Pilkada Digelar Serentak