Tunggu langkah Jokowi soal UU MD3, paripurna belum lantik pimpinan DPR dari PDIP
Sebab, penambahan kursi pimpinan DPR diatur di dalam UU MD3.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan dalam sidang paripurna pembukaan hari ini (5/3) tidak akan melakukan pelantikan Wakil Ketua DPR tambahan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang di dalamnya mengatur tentang penambahan kursi pimpinan.
"Kita menunggu keputusan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang tanggal 15 (Maret) nanti kalau tidak salah karena terakhir kita bacakan tangga 14 atau 13 berarti sudah memenuhi ketentuan 30 hari. Dan itu artinya calon wakil ketua DPR RI sudah bisa dilantik," kata Bambang, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/3).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Kenapa UU MD3 masuk Prolegnas prioritas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan MD3 dengan sendirinya menjadi Undang-Undang setelah menempuh tenggat waktu 30 hari. Saat ini DPR, kata Bamsoet, belum menerima nama tambahan pimpinan dari PDIP dan juga menunggu hasil gugatan putusan dari Mahkamah Konstitusi soal MD3 tersebut.
"Belum. Karena kan kita masih menunggu keputusan Presiden. Dan saya bersyukur kepada publik, bahwa publik kita sudah dewasa, publik sudah menyampaikan uji materi, paling tidak ada lima kelompok ke MK. Ya tinggal menunggu saja batas waktu 30 hari. Maka gugatan atau uji materi itu bisa terjadi di MK. Sehingga apapun putusan MK, DPR akan taati karena itu keputusan tertinggi hukum kita," ucapnya.
Dalam sidang kali ini, DPR akan membacakan surat masuk dari pemerintah dan Presiden. Salah satu di antaranya adalah surat calon pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI).
"Nanti akan kita bacakan. Saya belum tahu siapa namanya tapi nanti akan kita bacakan, tapi informasinya calon tunggal," ujarnya.
Baca juga:
Interupsi sidang paripurna, NasDem minta pimpinan DPR temui Jokowi bahas UU MD3
Jokowi terima pakar hukum bahas UU MD3 dan RKUHP
'Banyak diisi politisi, hukum seolah terpinggirkan di rezim Jokowi'
Jokowi disarankan terbitkan perppu dan ajukan revisi pasal kontroversial UU MD3
Kontroversi UU MD3, Jokowi didesak tegur Menkumham