VIDEO: Momen Mic Fraksi Demokrat Mati saat Pengesahan Perpu Ciptaker, Ada Apa?
Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Awalnya, Ketua DPR Puan Maharani akan mengetuk palu pengesahan Perppu Cipta Kerja.
Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Awalnya, Ketua DPR Puan Maharani akan mengetuk palu pengesahan Perppu Cipta Kerja. Hinca Pandjaitan dari Fraksi Demokrat meminta waktu untuk berbicara menyampaikan pandangan Demokrat. Hinca meminta izin bicara di atas podium lantaran takut dibatasi.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Apa tugas khusus yang diberikan Prabowo kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Siapa saja mantan pejabat Partai Komunis Tiongkok yang bekerja di Temu? Mengutip NYPost, Senin (16/6), di antara para pemimpin puncak perusahaan tersebut adalah Xu Mintao, seorang direktur hubungan masyarakat, yang sebelumnya merupakan pejabat senior di Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar. Lalu ada Zhou Qingtian, seorang eksekutif hubungan masyarakat yang merupakan mantan wakil direktur Departemen Regulasi Administrasi Shanghai untuk Regulasi Pasar.Kemudian, Guo Hua, direktur urusan masyarakat yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur Kantor Merek Dagang Kantor Kekayaan Intelektual Negara. Hu Qida dan Tong Lei – keduanya mantan hakim Pengadilan Rakyat Shanghai, ditunjuk sebagai direktur urusan hukum PDD.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana cara kerja demokrasi di Indonesia? Ideologi Demokrasi Macam ideologi di dunia berikutnya adalah ideologi demokrasi. Ideologi inilah yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan.Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama dewan perwakilan rakyat.Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif (Perwakilan rakyat) dan eksekutif (pemerintah) yang akan saling bersinergi dalam membangun negara.
Namun, Puan menjawab, meski di panggung juga akan dibatasi waktu lima menit. Kurang lebih lima menit berjalan, tiba-tiba pengeras suara mati. Hinca terus bicara sambil mengeraskan suaranya sampai terdengar seisi ruangan. Riuh tepuk tangan diberikan anggota dewan yang hadir.
Akhirnya, Hinca selesai menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat. Ia kemudian menyerahkan pandangan partainya kepada Puan. Hinca juga sempat berjabat tangan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir di ruang rapat paripurna.
Baca juga:
Mahfud soal Penolakan UU Cipta Kerja: Di Indonesia Ada Undang-Undang Tidak Ditolak?
Soal Perppu Cipta Kerja, Menkopolhukam: Semua UU Ada yang Menolak dan Mendukung
Disahkan Jadi UU, Ini Penetapan UMP di Perppu Cipta Kerja
Tolak Perppu Cipta Kerja Jadi UU, KSPI Ancam Mogok Kerja Nasional
Ini Aturan Uang Penghargaan dan Pesangon di UU Cipta Kerja
Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU, Ini Aturan Cuti dan Jam Istirahat Pekerja
VIDEO: Detik-Detik PKS Walkout dari Sidang Paripurna, Tolak Pengesahan UU Ciptaker