Wacana Jabatan Gubernur Dihapus, Muhammadiyah: Jauhkan Ide Buat Masyarakat Terpecah
Haedar menambahkan, di tahun politik seperti saat ini, elite politik harus ikut menurunkan tensi politik. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan mengurangi hal-hal kontroversi yang kontraproduktif.
Wacana penghapusan jabatan Gubernur dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin. Wacana penghapusan jabatan Gubernur ini mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai tokoh.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, juga ikut menanggapi. Haedar menilai, gagasan penghapusan jabatan Gubernur seharusnya dilakukan dengan kajian akademik.
-
Siapa Laksamana Muda Mohammad Nazir? Nama Mohammad Nazir Isa mungkin banyak orang yang tidak mengetahui siapa sosok yang satu ini.
-
Kapan M Rizqi Iskandar Muda lahir? Secara kebetulan, Rizqi yang kelahiran Batang, Jateng, 9 November 2002 itu merupakan legislator termuda di DPRD Jateng pada periode ini.
-
Kapan Mohammad Nazir Datuk Pamoentjak wafat? Ia wafat di Bern, Swiss pada tanggal 10 Juli 1965 di usianya yang sudah 68 tahun.
-
Apa yang ditemukan Muhaimin Iskandar terkait tenda jemaah Indonesia di Mina? Dalam sidak ini Muhaimin mendengarkan sejumlah keluh kesah dan menemukan beberapa catatan seperti tenda yang tidak ideal. Dia mencontohkan di mana jumlah jemaah lebih banyak dari kapasitas tenda. Hal ini menjadi bahan evaluasi yang harus dilakukan agar tidak berulang.
-
Kapan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir di sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK)? Pasangan calon presiden dan wapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hadir pada sidang hari ini. Keduanya tiba di MK sekitar pukul 08.20 WIB.
-
Kapan Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi meninggal? Makam Habib Muhammad meninggal di Kota Surabaya pada tahun 1917 Masehi.
Haedar juga meminta wacana penghapusan jabatan Gubernur itu dilakukan dalam bingkai kolektif kebangsaan. Hal ini penting karena berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia.
"Ini menyangkut masa depan bangsa. Kita belajar dari reformasi. Oke reformasi itukan gelombang perubahan besar sehingga tidak semua tercover secara jernih, secara akademik," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (6/2).
"Jangan setiap muncul gagasan lantas menjadi keputusan tanpa kajian akademik yang mendalam," imbuh Haedar.
Haedar menambahkan, di tahun politik seperti saat ini, elite politik harus ikut menurunkan tensi politik. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan mengurangi hal-hal kontroversi yang kontraproduktif.
"Turunkanlah tensi dari hal-hal yang kontroversial. Yang membuat kita ini menjadi kontraproduktif. Jauhkan ide-ide yang membuat masyarakat terpecah belah lagi," ucap Haedar.
Haedar meminta semua pihak fokus menyongsong Pemilu 2024 yang lebih baik dan aman. Jika kemudian ada gagasan-gagasan tertentu, dia menyarankan untuk dibahas setelah hajat politik ini selesai.
"Hal-hal yang ingin menjadi perubahan, reformasi dan macam-macam diagendakan setelah itu," kata Haedar.
(mdk/lia)