'Wacana revisi UU Parpol & UU Pilkada bakal layu sebelum berkembang'

Anggota DPR pengusung wacana revisi UU Parpol dan UU Pilkada diminta untuk menghentikan rencananya.

Wacana merevisi Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendapat penolakan keras dari berbagai pihak. Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengaku melihat penolakan yang begitu masif.

Oleh sebab itu, dia meminta anggota DPR pengusung wacana revisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk menghentikan rencananya.

"Wacana revisi UU Parpol dan UU Pilkada ini ibarat bunga yang layu sebelum berkembang. Baru diwacanakan, begitu banyak pihak yang menyuarakan ketidaksetujuan," kata Lucius saat dihubungi, Jakarta, Kamis (7/5).

Revisi UU Pilkada dan Partai Politik itu dianggap terlalu berlebihan karena hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Lucius menyebut pihak-pihak yang menolak revisi kedua UU tersebut seperti pemerintah, PDIP, PKB, NasDem, PPP dan publik melalui Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pilkada.

"Segelintir orang di DPR yang memaksakan revisi kedua UU itu sebenarnya sadar bahwa masih banyak masalah bangsa yang harus dikedepankan, bukan sebaliknya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya," jelasnya.

Lebih jauh, Lucius menambahkan, dalam waktu 8 bulan ini tidak ada satu pun produk UU yang dihasilkan DPR. Itu karena anggota dewan sibuk mengurus diri sendiri dan koalisi partainya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi III DPR dari FPPP, Arsul Sani. Menurut dia, DPR akan ditertawakan rakyat ketika tetap memaksakan rencana merevisi UU Pilkada dan UU Partai Politik hanya karena ada kepentingan terkait kisruh di tubuh Partai Golkar dan PPP.

"Kalau secara umum, ini akan jadi bahan tertawaan rakyat," ujar Arsul.

Arsul mengatakan, selama ini DPR sudah dikecam habis-habisan karena belum jelasnya kinerja terkait pelaksanaan fungsi legislasi. Dari 36 RUU yang masuk ke prolegnas belum satu pun yang masuk ke tahap pembahasan. Bila tiba-tiba ada RUU baru dipaksakan masuk prolegnas, maka publik akan tahu dan mencibirnya.

Baca juga:
Korupsi elite parpol bikin kepercayaan pemilih rendah di pilkada
Dana pilkada batal cair, anggota KPU Solo terpaksa saweran
Bikin bingung rakyat, Mendagri tolak wacana DPR merevisi UU Pilkada
PAN bakal diskualifikasi kader yang terbukti main uang di pilkada
Wiranto dukung revisi UU Pilkada asalkan demi kepentingan rakyat
PSSI kisruh, Cristian Gonzales disebut-sebut maju di Pilkada Malang