Wacana Wagub DKI Lebih dari Satu, PSI Dalami Dasar Hukumnya
DPRD DKI Jakarta mewacanakan penambahan jumlah wakil gubernur (wagub) lebih dari satu. Wacana ini muncul dalam rapat namun masih menjadi usulan individu, bukan usulan resmi fraksi.
DPRD DKI Jakarta mewacanakan penambahan jumlah wakil gubernur (wagub) lebih dari satu. Wacana ini muncul dalam rapat namun masih menjadi usulan individu, bukan usulan resmi fraksi.
Terkait wacana ini, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mengkaji dari sisi aturan atau dasar hukumnya.
-
Kapan PT Tera Data Indonusa Tbk melantai di bursa saham? Bahkan pada 2022, saat pandemi berlangsung, perusahaan ini berani mengambil langkah melantai di bursa saham.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Di mana Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat digelar? Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan, OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan 14 Lembaga Jasa Keuangan menggelar Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang dilaksanakan pada 27-29 Oktober 2023 di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
-
Kapan Bursa Karbon Indonesia resmi diluncurkan? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
"Kalau kami melihatnya ini masih sebatas wacana. Dan kami juga lagi pelajari aturannya. Sejauh ini baru seperti itu. Karena itu kan tidak akan masuk dalam pembahasan tata tertib. Jadi kami dalam proses pendalaman terhadap dasar hukum. Kalau berwacana kan boleh saja," jelas Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, dihubungi merdeka.com, Rabu (11/9).
Jika dasar hukumnya membolehkan, Idris mengatakan, hal yang kemudian harus jadi pertimbangan jika wagub ditambah adalah kebutuhan demi optimalisasi kinerja pemerintahan. Jika memang benar dibutuhkan, menurutnya tak masalah.
"Kalau peraturan membolehkan dasar kebutuhannya apa? Apakah memang akan mengoptimalkan kinerja dari pemerintah daerah atau enggak. Pertimbangannya itu. Sekarang kita belum mendapat kepastian, kita akan konsultasi sebenarnya memungkinkan enggak secara hukum. Kalau pun misalnya hukum membolehkan, apa benar-benar dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja dari pemerintah daerah," jelasnya.
Idris menegaskan, dasar hukumnya harus kuat baru kemudian bisa dibahas lebih lanjut. "Jadi pada prinsipnya PSI akan mempertanyakan apakah dasar hukumnya kuat dan apakah benar-benar bisa meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Idris mengatakan, wagub yang tidak terpilih berdasarkan proses Pemilu dipilih melalui mekanisme di DPRD.
"Jadi partai pengusung yang sebelumnya mengusulkan akan menyerahkan namanya, nanti akan dibentuk tim panitia pemilihan, dibentuk tata tertibnya terus juga nanti ada pemilihan oleh anggota DPRD," pungkasnya.
Baca juga:
Kemendagri Tolak Wacana DKI Jakarta Punya Dua Wakil Gubernur
Fraksi Gerindra Sebut Penambahan Wagub Harus Revisi UU Tentang DKI Jakarta
DPRD Wacanakan Wagub DKI Lebih Dari Satu Orang
Gerindra Komit dengan PKS Soal Wagub, Kalau Ada Nama Baru Itu Usul Pribadi
Gerindra Sarankan PKS Kerja Keras Selesaikan Pemilihan Wagub DKI
Gerindra Bantah Tak Ikhlas Lepas Kursi Wagub DKI ke PKS
PDIP Nilai Gerindra Tak Ikhlas Lepas Kursi Wagub DKI ke PKS