Wakil Ketua DPR sesalkan tindakan arogan Satpol PP sita dagangan
Agus Hermanto meminta agar Satpol PP mengedepankan tindakan persuasif terlebih dahulu.
Razia dan penyitaan terhadap rumah makan milik Sueni oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang berbuntut panjang. Selain kecaman, Satpol PP dinilai berlebihan dalam menjalankan tugasnya selama menegakkan peraturan daerah (perda).
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyesalkan tindakan Satpol PP saat merazia warung makan di Kota Serang. Dia meminta agar Satpol PP mengedepankan tindakan persuasif terlebih dahulu.
"Permasalahannya di sini yang ada saya melihat bahwa pelaksanaan surat edaran dari Bupati tersebut tidak dijalankan secara persuasif sehingga menimbulkan gejala yang seperti kemarin itu," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/6).
Politikus Partai Demokrat ini menyarankan pemerintah daerah harus membuat standar operasional prosedur di dalam melaksanakan penindakan melalui surat edaran.
"Sehingga kejadian yang kemarin itu, yang paling tepat pemerintah daerah harus membuat SOP (standar operasional prosedur) di dalam melaksanakan penindakan daripada surat edaran tersebut, karena kita juga harus melihat walaupun ada cantolan perdanya juga mengakomodir kearifan lokal," ungkapnya.
Agus pun meminta agar Satpol PP juga bertindak adil dalam menjalankan tugasnya. Tak hanya merazia pedagang kaki lima, tapi juga merazia restoran-restoran makanan lain, seperti dalam pusat perbelanjaan atau mal.
"Di mana penindakan harus tidak pandang bulu pada siapa saja, tapi tentunya dilaksanakan dengan sangat persuasif," pintanya.
"Tidak bisa langsung dipangkas seperti itu saja dan itu yang dilaksanakan ya tentunya walaupun itu ada di mal dan di tempat lainnya ya harus kena aturan tersebut," tutup dia.
Razia dan penyitaan terhadap rumah makan milik Sueni oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang berbuntut panjang. Selain kecaman, Satpol PP dinilai berlebihan dalam menjalankan tugasnya selama menegakkan peraturan daerah (perda).
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyesalkan tindakan Satpol PP saat merazia warung makan di Kota Serang. Dia meminta agar Satpol PP mengedepankan tindakan persuasif terlebih dahulu.
"Permasalahannya di sini yang ada saya melihat bahwa pelaksanaan surat edaran dari Bupati tersebut tidak dijalankan secara persuasif sehingga menimbulkan gejala yang seperti kemarin itu," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/6).
Politikus Partai Demokrat ini menyarankan pemerintah daerah harus membuat standar operasional prosedur di dalam melaksanakan penindakan melalui surat edaran.
"Sehingga kejadian yang kemarin itu, yang paling tepat pemerintah daerah harus membuat SOP (standar operasional prosedur) di dalam melaksanakan penindakan daripada surat edaran tersebut, karena kita juga harus melihat walaupun ada cantolan perdanya juga mengakomodir kearifan lokal," ungkapnya.
Agus pun meminta agar Satpol PP juga bertindak adil dalam menjalankan tugasnya. Tak hanya merazia pedagang kaki lima, tapi juga merazia restoran-restoran makanan lain, seperti dalam pusat perbelanjaan atau mal.
"Di mana penindakan harus tidak pandang bulu pada siapa saja, tapi tentunya dilaksanakan dengan sangat persuasif," pintanya.
"Tidak bisa langsung dipangkas seperti itu saja dan itu yang dilaksanakan ya tentunya walaupun itu ada di mal dan di tempat lainnya ya harus kena aturan tersebut," tutup dia.
Baca juga:
Mengharukan, Satpol PP belikan baju dan makan bocah terlantar
Ketua DPR sayangkan razia makanan di Serang pakai kekerasan
Ulama Kota Serang kecam aksi donasi kepada Sueni
Kelakuan tak terpuji Satpol PP
Mendagri berikan bantuan kepada Ibu Eni
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang disita oleh petugas Satpol PP di Denpasar? Barang bukti yang sita itu 4,5 kg daging anjing dan (ada yang sudah diolah) berupa rica-rica dan rawon. Itu, katanya laris dikonsumsi oleh orang-orang terbatas," kata Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, saat dikonfirmasi Kamis (1/8).
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.