Warga diminta lapor bila pasangan peserta pilkada main politik uang
"Jauhkan pilkada dari model-model seperti itu. Kita harus pilih pemimpin yang bersih," kata Ketua KPU.
Politik uang membayangi perhelatan pilkada serentak 9 Desember 2015 di 269 daerah. Biasanya, politik uang itu dilakukan pihak-pihak tertentu dengan tujuan mendulang suara.
Terkait itu, Komisi Pemilihan Umum mengimbau semua lapisan masyarakat untuk melapor kecurangan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Sebab KPU berharap, momen pilkada ini bisa menjadi proses yang benar-benar bersih dari praktik uang dan transaksi.
"Kami mengimbau masyarakat ya, pilkada yang bersih adalah pilkada yang bukan ada jual belinya. Tak ada transaksinya. Kalau ada model seperti itu dicatat dan laporkan ke Panwaslu kecamatan atau kabupaten/kota," ujar Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (2/12).
Menurut dia, pilkada serentak ini adalah ajang untuk memilih pemimpin yang bersih bagi masyarakat. Kemajuan pembangunan di suatu tempat ditentukan oleh pilihan masyarakat itu sendiri.
"Jauhkan pilkada dari model-model seperti itu. Kita harus pilih pemimpin yang bersih. Kita pertaruhkan pembangunan di wilayah kita. Oleh karena itu, jauhkan model-model transaksional seperti itu," tutup dia.
Baca juga:
Ini persiapan 3 pasangan Pilkada Tangsel jelang debat
Ada dana Pilkada Serentak belum cair, KPU takut stafnya mogok kerja
Jika dana Pilkada tak segera cair, Bareskrim bakal turun tangan
Naik 17 kali lipat dalam 5 tahun, harta cabup Karawang dipertanyakan
Kapolda Sulsel mewanti-wanti ancaman terorisme di Pilkada serentak
KPU larang pemilih bawa kamera dan ponsel berkamera ke bilik suara
KPU curigai lima daerah belum cairkan dana Pilkada Serentak
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.