Wasekjen Demokrat: Sekali lagi, Hasto Kristiyanto jubir yang buruk bagi PDIP
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto adalah juru bicara yang buruk bagi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto adalah juru bicara yang buruk bagi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu. Ucapan itu menaggapi Hasto yang menyebut keterlibatan Demokrat terkait kasus e-KTP.
"Pernyataan itu membuktikan, sekali lagi, Hasto adalah juru bicara yang buruk bagi PDIP. Pada saat bersamaan, dia juga memberi citra buruk pada politik karena mengesankan seolah politik adalah perilaku tak bermartabat," kata Rachland dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/3).
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
Menurutnya, hubungan PDIP dan Demokrat selama ini tidak terbilang baik. Tetapi hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Partai berlambang mercy itu bisa dibilang baik-baik saja.
"Ini kami sesali karena dua partai nasionalis ini memiliki lebih banyak persamaan daripada perbedaan," ungkapnya.
Kedekatan Demokrat dan Jokowi, kata Rachland, bisa dilihat dalam berbagai suasana. Seperti di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Bahkan, kala Jokowi sempat menyatakan dirinya seorang 'demokrat'.
"Namun publik perlu memberi kepercayaan pada Presiden Jokowi. Ia, sebagai 'seorang demokrat' akan menangani dengan arif masalah internalnya dengan PDIP tersebut, sebelum memberi isyarat dapat melangkah lebih dekat kepada Partai Demokrat," ucapnya.
Dia pun menegaskan, saat ini Demokrat masih terus membuka peluang koalisi dengan semua partai. Termasuk dengan PDIP.
"Pada pokoknya, Partai Demokrat membuka diri pada semua pihak yang memiliki tujuan sama, yakni demokrasi yang produktif dan bermartabat," tandasnya.
Sebelumnya, Hasto berang dua kadernya Puan Maharani dan Pramono Anung disebut terima duit e-KTP dalam sidang Setya Novanto. Hasto pun menyerang Demokrat dengan menyebut, partai penguasa saat itu yang bertanggung jawab atas korupsi e-KTP.
Baca juga:
PDIP sebut Jokowi ungkap nama cawapres setelah pesaing muncul
PDIP minta masyarakat lestarikan keris dan tosan aji
PDIP dan Golkar tebak strategi PSI curi perhatian publik demi raup suara di 2019
PDIP & PPP sepakat cawapres Jokowi harus mampu kuasai bidang pembangunan ekonomi
Sekjen PDIP tegaskan tak berniat jauhkan Jokowi dari Demokrat
Sindir PSI, Sekjen PDIP minta beri daftar cawapres tak sekadar demi elektoral