Wiranto Heran Isu Pelanggaran HAM Kerap Dimunculkan Jelang Pilpres

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kembali muncul dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto setiap menjelang pemilihan presiden.

Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengaku heran dengan pemberitaan dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang dikaitkan dengan Prabowo Subianto dan anggota TNI lainnya.

Hal itu dikatakan Wiranto melalui keterangan video bertajuk 'Rakyat Bertanya, Wiranto Menjawab' dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (11/12)

"Saya sendiri juga merasa heran tatkala menjelang pemilu selalu saja dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, yang diarahkan kepada para prajurit TNI termasuk saya, Pak Prabowo, selalu saja diungkit-ungkit kembali, dimunculkan kembali, bahkan dijadikan karakter assasination," kata Wiranto.

Wiranto kemudian berbicara soal adagium dalam konteks hukum. 'Perbuatan satu aparat tertentu di masa lalu hanya dapat diukur dan dinilai dengan norma hukum, kondisi sosial politik dan situasi negara saat itu'.

Berangkat dari hal itu, menurut Wiranto, sangat tidak revelan bila kejadian masa lalu diukur dan dinilai dengan norma hukum dengan kondisi sosial politik dengan situasi negara saat ini.

"Bahkan dijadikan black campaign," ujar dia.

Sebagai mantan Panglima TNI, Wiranto menjamin prajurit TNI selalu bertumpu kepada jiwa Saptamarga.

"Sebagai patriot Indonesia yang selalu membela ideologi negara baik juga sebagai ksatria Indonesia yang selalu membela kejujuran kebenaran dan keadilan. Karena sejatinya kami ini sudah disumpah sebagai Bhayangkari Negara dan itu tidak pernah kita ingkari," tandas dia.

Budiman Sudjatmiko Sokong Prabowo Soal Isu HAM

Sementara itu, anggota DPR periode 2009-2019 sekaligus Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa tak ada bukti hukum menunjukkan Prabowo sebagai seseorang yang melanggar HAM.

"Prabowo pernah menjadi cawapres Megawati, dan 2 kali sebagai capres, artinya sudah disahkan secara UU, sistem kepemiluan, Pak Prabowo fit, tidak ada bukti secara hukum yang mengatakan beliau adalah kriminal," ujar Budiman.

Pernyataan Budiman ini dilakukan untuk menanggapi rencana Prabowo akan menjalankan debat perdana Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Selasa (12/12). Adapun salah satu isu yang bakal dibahas yakni Hak Asasi Manusia.

Menurut Budiman, Prabowo juga tak terbukti bersalah jika dilihat dari perspektif politik. Karena, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah menunjuk Prabowo sebagai cawapresnya.

Dilihat secara politik, Budiman mengatakan, Prabowo sudah menjadi bagian dari proses demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang.

"Pak Prabowo pernah menjadi cawapres Megawati tahun 2009. Artinya, pihak-pihak yang sekarang ini menjadi kompetitor kita dalam demokrasi juga pernah melakukan rekognisi, pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Prabowo secara politik," papar Budiman.

Diberitakan sebelumnya, kata Budiman, komitmen HAM harus diletakkan dalam kerangka untuk membuat bangsa Indonesia lebih sejahtera. Tak hanya itu, anak-anak Indonesia juga harus lebih sehat hingga akses informasi yang tidak terganggu.

"Bagi kami, pilihan terhadap Pak Prabowo Mas Gibran adalah pilihan rekonsiliasi dan persatuan nasional untuk kemajuan. Kami dulu, teman-teman ini di masa-masa yang paling susah, kami memimpikan Indonesia lebih baik, demokratis, dan kita ingin seluruh orang-orang baik bisa tampil," tutur Budiman.

Natalius Pigai: Prabowo dan Dua Capres Lain Bersih dari Kasus HAM

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai menegaskan nama Prabowo Subianto bersih dari pelanggaran HAM. Menurut Pigai, hal itu berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM.

"Hasil penyelidikan Komnas HAM, sampai hari ini yang saya sudah baca. Nama Prabowo Subianto tidak ada dalam kesimpulan pelanggaran sebagai orang yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia," tegas Pigai.

Pigai mengatakan, jika ada yang masih mempermasalahkan Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM, dapat dikatakan penghinaan, kekerasan verbal yang berorientasi pada kepentingan politik.

Dalam kesempatan itu Pigai juga mengatakan bahwa ketiga calon presiden (capres) telah bersih dari kasus pelanggaran HAM. Pigai mempersilakan masyarakat untuk memilih.