Dikawal Ombudsman, DPRD Medan Janjikan Ini pada Nakes Terkait Insentif Covid-19
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan memberikan tanggapan terkait kasus mandeknya pembayaran dana insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di RSUD Pirngadi Medan.
Ombudsman Perwakilan Sumut terus mengawal kasus mandeknya pembayaran dana insentif para tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19. Khususnya, nakes yang bertugas di RSUD dr Pirngadi Medan.
Setelah sembilan bulan terakhir, dana insentif tak dibayarkan akibat kesalahan tata kelola manajemen keuangan di Pemkot Medan. Ombudsman meminta para nakes untuk bersabar karena pihaknya terus memonitor kasus ini.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
"Kita minta para nakes bersabar sampai pembayaran di 2021. Percayalah Ombudsman terus memonitor, dan mengawasi proses ini," ucap Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar pada Minggu (21/2).
Terkait hal ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan memberikan tanggapannya. Melansir dari ANTARA, berikut informasi selengkapnya:
Insentif Cair Usai Pelantikan Wali Kota
liputan6.com ©2021 Merdeka.com
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Abdul Latif Lubis menyatakan, dana insentif nakes akan dicairkan setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih.
"Setelah pelantikan wali kota dan wakil wali kota. Rekan-rekan dari Komisi II sudah memahami hal ini, dan kita juga mendesak Pemkot Medan segera merealisasikannya," ucapnya pada Senin (22/2).
Pemkot Medan Terima Dana Rp15 Miliar
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, T Ahmad Sofyan mengaku, pihaknya menerima transfer pemerintah pusat Rp15 miliar pada 2020.
"Dari Rp15 miliar dana yang kita terima, baru tersalur satu kali, yakni 14 Oktober 2020 sebesar Rp3,1 miliar. Sehingga hingga akhir tahun, uang ada di kas daerah sekitar Rp12 miliar yang masuk di silpa kita. Uang ini, belum digunakan sampai sekarang," terangnya.
Rencana Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Untuk pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sendiri, DPRD Kota Medan tengah menjadwalkan rapat paripurna pengusulan pelantikan pasangan Muhammad Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode 2021-2024 pada Selasa (23/2).
"Siang ini kami rapat bamus (badan musyawarah) menjadwalkan paripurna pengusulan Bobby-Aulia. Besok kami paripurnakan," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga pada Senin (22/2).