Koalisi Masyarakat Sipil Tolak KTT Pangan PBB 2021, Ini Penjelasannya

Tujuan Penyelenggaraan KTT Sistem Pangan PBB

Tujuan penyelenggaraan KTT Sistem Pangan PBB atau United Nations Food System Summit, tidak lain adalah untuk menciptakan sistem pangan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Laporan SOFI 2021 (State of the Food Security and Nutrition in the World), lebih dari 811 juta penduduk dunia menghadapi kelaparan pada tahun 2020 atau meningkat 116 juta dari 2019.

Namun koalisi masyarakat sipil Indonesia memandang penyelenggaraan KTT tidak dibangun dari inisiatif negara anggota PBB (member-states), terkhusus FAO (Food and Agriculture-Organisasi Badan Pangan Dunia), ataupun inisiatif para petani, nelayan, buruh, masyarakat sipil dan organisasi massa, atau lembaga berbasis HAM PBB yang relatif demokratis, partisipatif, dan berbasis hak seperti Komite Ketahanan Pangan Dunia (Committee of World Food Security/CFS).

Tetapi Inisiatif KTT ini, datang dari Sekjen PBB dan melibatkan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) yang beranggotakan korporasi-korporasi berkepentingan bisnis.

“Ada perubahan pengumpulan solusi dan keputusan, di mana korporasi punya andil karena bentuk forumnya adalah forum multi pihak atau multi stakeholder. Dan kita tahu ini berarti ada indikasi bahwa terjadi konflik kepentingan di mana kepentingan-kepentingan bisnis akan berbenturan dengan kepentingan publik yang melihat bahwa pangan adalah hak bagi semua orang,” ungkap Gusti Shabia dari FIAN Indonesia.

Menurut Shabia, dalam kaitannya dengan Indonesia, sistem inilah yang kemudian nantinya diadopsi untuk dokumen sistem pangan nasional dan aksi 2030 yang direncanakan akan diintegrasikan sebagai bagian dari peraturan formal.

Sekjend KPRI, Anwar Sastro menekankan bahwa pangan adalah soal kebutuhan survival manusia, bukan soal profit. Jadi prinsip kerja korporasi pangan bertentangan dengan prinsip dasar pangan.

“Agro-koperasilah seharusnya, tentu dengan prinsip agro-ekologi dalam tata kelolanya. Belajar dari banyak kasus kelaparan, kurang gizi, ketimpangan dalam masalah pangan, segala bentuk upaya yang ingin memonopoli atau mendominasi, mengeksploitasi dan tindakan yang kapitalistik lainnya harus dihentikan, termasuk upaya baru segelintir orang yang mendorong adanya UNFSS,” kata Anwar Sastro.

Kerentanan perempuan dalam sektor pangan saat pandemi

Selain itu sistem pangan yang kini berlaku terbukti rentan saat pandemi dan berimbas pada kelompok terpinggirkan terutama produsen perempuan berskala kecil seperti perempuan adat, petani perempuan maupun nelayan perempuan.

Pola pertanian yang semakin industrial juga mengurangi peran perempuan yang vital dalam menjaga keberlanjutan pertanian. Perempuan yang bekerja sebagai buruh dalam sektor pangan, di perkebunan sawit misalnya, menghuni pekerjaan-pekerjaan yang berupah lebih rendah dari kerja buruh laki-laki tetapi tetap berada dalam lingkungan kerja yang eksploitatif, beracun, berbahaya, dan rentan kekerasan, melansir dari Kertas Posisi Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan.

Perempuan juga memiliki posisi yang tidak menguntungkan dalam konteks kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber agraria, karena kerap mengalami diskriminasi dan ketimpangan yang cukup lebar dibandingkan dengan laki-laki.

Perempuan produsen ini, seperti petani perempuan maupun nelayan perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan bahkan pengetahuan, kebutuhan spesifiknya, situasi spesifiknya sama sekali tidak diperhitungkan untuk menjadi sadar dalam pengambilan keputusan selama ini.

Putri Fahimatul, Staf Advokasi Kebijakan Solidaritas Perempuan juga menyatakan KTT Sistem Pangan Global adalah bentuk nyata dari pembajakan oleh korporasi atas ruang publik, termasuk sistem PBB.

“Agenda korporasi yang mengejar keuntungan, berkebalikan dengan karakteristik pengelolaan pangan perempuan yang merawat dan memperhatikan keberlanjutan antar generasi. Covid-19 ini seharusnya mampu membuka mata kita bahwa sudah seharusnya kita sadar petani dan nelayan lah penyokong utama dalam sumber pangan,” tandasnya.

Siapa saja yang menolak KTT ini?

Sejumlah koalisi masyarakat sipil yang menolak dan mengambil sikap atas KTT Sistem Pangan Dunia yaitu sebagai berikut:

1. FIAN Indonesia

2. Indonesia for Global Justice (IGJ)

3. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)

4. Serikat Petani Indonesia (SPI)

5. Indonesia Human Rights Committe for Social Justice (IHCS)

6. Aliansi Petani Indonesia (API)

7. Bina Desa

8. Solidaritas Perempuan,

9. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI)

10. Yayasan Tananua Flores

11. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)

12. Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS)

13. FSBKU - KSN

14. KOBETA

15. FIELD Indonesia

16. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)

17. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

18. Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)

19. Perkumpulan Inisiatif

20. WALHI Kalteng

21. FSRP - KSN

22. FS-Pasopati -KSN

23. Samawa Islam Transformatif (SIT)

24. Bina Keterampilan Indonesia (BITRA) Indonesia

25. Agrarian Resources Center (ARC)

26. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

27. Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin)

28. Komunitas Desa (Komdes)-Sulawesi Tenggara

Poin selengkapnya penolakan dan sikap terhadap KTT Sistem Pangan PBB

Melampaui dari hanya sekadar penolakan terhadap KTT Sistem Pangan PBB, koalisi  masyarakat sipil mengharapkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan ke depannya dan menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan terhadap KTT Sistem Pangan Dunia PBB/UNFSS karena jauh dari semangat multilaterisme, demokrasi dan transparansi dan lebih banyak mengakomodir kepentingan bisnis

2. Mendesak Pemerintah untuk melangsungkan dialog terkait transformasi sistem pangan nasional dengan jejaring masyarakat sipil dan organisasi petani, nelayan, serikat buruh, perempuan, dan kelompok masyarakat adat yang lebih luas, dengan proses yang lebih demokratis dan transparan untuk mewujudkan sistem pangan yang berbasis kedaulatan pangan

3. Meletakkan kedaulatan pangan yang adil gender sebagai pilar utama dan jalankan reforma agraria sejati, agroekologi, kelembagaan ekonomi yang bersifat solidaritas dan kerakyatan.

4. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan segala perampasan ruang hidup terhadap petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil lainnya dengan proyek-proyek infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan baik di daratan, pesisir, atau pulau-pulau kecil serta memperbaiki kondisi kerja dan pendapatan yang layak bagi para pekerja dan buruh di sektor pangan

5. Mengajak seluruh unsur masyarakat sipil untuk memperjuangkan gerakan kedaulatan rakyat di Indonesia.