Kemkominfo Ancam Cabut Izin Frekuensi Sampoerna Telekomunikasi
Kemkominfo menerbitkan surat teguran pertama pada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia karena menunggak pembayaran Biaya Hak Penggunaan/ BHP frekuensi untuk izin tahun 2019 dan 2020.
Kemkominfo menerbitkan surat teguran pertama pada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia karena menunggak pembayaran Biaya Hak Penggunaan/ BHP frekuensi untuk izin tahun 2019 dan 2020.
Tunggakan pokok dan denda PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia per Mei 2021 sebesar Rp 435 miliar. Teguran pertama ini diberikan sesuai PP no 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
-
Apa julukan internasional Jakarta? Istilah ini agaknya masih asing di telinga masyarakat Indonesia, terlebih bagi warga Jakarta itu sendiri. Padahal, kepopulerannya sudah lama melekat di kalangan internasional. Menariknya, sematan kata “The Big Durian” membuatnya sering disamakan dengan Kota New York di Amerika.
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
-
Apa yang dilakukan untuk menata kabel-kabel di Jakarta? Pemprov DKI menargetkan Jakarta bebas dari kabel udara dan tiang listrik pada 2028. Dibutuhkan sepanjang 223,796 kilometer SJUT untuk menata kabel-kabel di ibu kota. Total panjang kabel utilitas (kabel PLN, telepon dan fiber optic) di Jakarta saat ini sekitar 16.925,73 kilometer. Penataan kabel membuat Jakarta semakin indah, mobilitas pejalan kaki tidak terganggu. Operator memiliki jaminan perawatan dan keselamatan.
-
Kenapa Jakarta semakin macet? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Jika PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia tidak segera melunasi pembayaran BHP spektrum frekuensi untuk izin tahun 2019 dan 2020, Kemkominfo akan melanjutkan pengenaan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
"Kemkominfo berhak untuk melakukan pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, jika setelah dilakukan serangkaian pengiriman surat teguran tidak segera melunasi kewajiban pembayarannya," kata Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, dalam keterangannya, Kamis (20/5).
Kemkominfo bahkan akan melakukan penghentian operasional sementara kegitaan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia pada 1 Agustus 2021. Tindakan dilanjutkan dengan pencabutan IPFR milik PT STI pada 1 November 2021, jika PT STI tidak melakukan pelunasan kewajiban pembayaran.
Untuk menjamin kelangsungan layanan telekomunikasi PT STI, Kemkominfo akan meminta PT STI untuk segera menyerahkan skenario perlindungan konsumen sebagai langkah antisipasi jika PT STI gagal melunasi pembayaran BHP spektrum frekuensi untuk izin tahun 2019 dan 2020.
Ancam Cabut Izin Frekuensi
Jika gagal melunasi pembayaran BHP spektrum frekuensi, izin pita frekuensi radio PT STI bisa dicabut.
Untuk itulah, Kemkominfo mengimbau PT STI untuk melunasi kewajiban pembayaran BHP spektrim frekuensi untuk izin tahun 2019 dan 2020.
Sumber: Liputan6.com
Reporter: Agustin Setyo Wardani.