Pegiat internet sebut pemerintah lamban tindak lanjuti revisi UU ITE
Pemerintah tak serius dalam menyelesaikan revisi naskah UU ITE dalam tahun ini.
Pegiat internet dari SafeNet, Damar Juniarto, menyayangkan langkah pemerintah yang lamban dalam menyelesaikan pembahasan revisi UU ITE untuk di bahas di DPR RI. Padahal, Menkominfo Rudiantara pernah mengatakan jika tahun ini UU ITE akan dibahas di DPR RI, namun hingga hari ini tak kunjung dibahas.
"Revisi UU ITE ini akhirnya menjadi kesimpulan bahwa semua yang kita sampaikan tidak didengar oleh pemerintah. Meskipun ada langkah penurunan hukuman. Tetapi, kalau tidak lekas direvisi, dampaknya tidak hanya kita sebagai pegiat internet tapi akan berujung ke semua orang yang akan terkekang demokrasinya," katanya saat diskusi mengenai Darurat Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peran Netizen Kawal Demokrasi di Bakole Koffie, Jakarta, Senin (30/11).
-
Apa yang dimaksud dengan revisi UU ITE jilid II? Revisi UU ini dikarenakan masih adanya aturan sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat.
-
Kenapa revisi UU ITE jilid II ini dianggap penting? Untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.
-
Kapan revisi UU ITE jilid II mulai berlaku? Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
-
Bagaimana menurut Menkominfo Budi Arie, revisi UU ITE jilid II dapat menjaga ruang digital di Indonesia? Yang pasti kan pemerintah ingin menjaga ruang digital kita lebih kondusif dan lebih berbudaya.
-
Apa yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan? Kepolisian menemukan lima mayat di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan usai menggeledah kampus swasta tersebut.
-
Apa yang diluncurkan oleh Fakultas Teknik UGM? "Tentunya pesawat tanpa awak ini bisa diaplikasikan ke banyak hal. BPBD salah satunya yang akan memanfaatkannya karena pesawat ini bisa memantau bila telah terjadi bencana, misalnya gempa bumi," kata Dekat Fakultas Teknik UGM Prof. Selo pada Rabu (3/9).
Damar pun menyebutkan, jika pemerintah tak serius dalam menyelesaikan revisi naskah UU ITE itu dalam tahun ini, maka sama saja menghancurkan harapan dari netizen.
"Kalau tidak serius, maka betapa payahnya sekarang pemerintah saat ini. Di mana mereka membiarkan naskahnya terlunta-lunta. Padahal netizen sudah berharap ini diseriuskan dan diselesaikan," ujarnya.
Sementara itu, menurut pegiat internet dari ICT Watch, Donny BU, melihat jika dari sisi Kementerian yang menyusun naskah revisi UU ITE yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bagi dia belum begitu optimal, meskipun niat baik sudah dilakukan.
"Kalau di internal mereka, saya lihat mereka sudah beritikad mendorong revisi UU ITE ini. Bahkan Menkominfo sendiri, Pak Rudiantara pernah mengatakan jika persoalan ini menjadi pekerjaan rumah nya. Tapi kan tata administrasi atau politik tidak segampang itu, apalagi pergantian Menkopolhukam yang seharusnya bisa segera tapi agak terkendala. Namun tidak bisa begitu, Menkominfo juga harus lebih mendorong lagi agar revisi UU ITE ini bisa dibahas," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, UU ITE khususnya pada pasal 27 ayat 3, kerap dipakai menuntut pidana pengguna media sosial yang melayangkan kritik lewat dunia maya. Ancamannya pun tak main-main, yakni ancaman pidana di atas 5 tahun dengan denda Rp 1 miliar.
(mdk/hwa)